Magetan (beritajatim.com) – Sekretaris Komisi A DPRD Magetan, Didik Haryono, menegaskan bahwa lemahnya Sistem Pengawasan Internal (SPI) dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpotensi besar menimbulkan kerugian negara. Hal itu ditegaskan Didik menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait SPI Pemkab Magetan yang dinilai lemah dan perlu perbaikan mendesak.
“Kalau temuan BPK menyatakan SPI pengelolaan PAD Kabupaten itu lemah dan harus diperbaiki, maka itu membuktikan bahwa tata kelola PAD yang selama ini berjalan memang buruk sekali,” ujarnya, Rabu (26/6/2025).
Didik mencontohkan kondisi di sektor wisata Telaga Sarangan, yang menurutnya menjadi bukti konkret lemahnya sistem pengawasan. Pada 2024, sektor ini ditargetkan menghasilkan PAD sebesar Rp21 miliar. Namun, target tersebut tidak tercapai.
“Kalau SPI-nya bagus, tata kelolanya juga bagus, mestinya target itu bisa terpenuhi. Karena tidak tercapai, maka ini berpotensi menyebabkan kerugian negara,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kerugian negara bisa terjadi karena kelalaian pengelola dalam menciptakan sistem pengendalian yang baik. SPI yang lemah membuka peluang terjadinya penyimpangan, dan ini bisa berdampak hukum.
Menurut Didik, salah satu kelemahan sistem yang paling mencolok terlihat pada mekanisme penjualan tiket di kawasan wisata Sarangan. Ia menyebut, pencetakan dan penjualan tiket semuanya dilakukan oleh Dinas Pariwisata tanpa kontrol silang yang memadai.
“Dalam teori akuntansi dan SPI, ini salah besar. Harusnya, misalnya, BPKAD mencetak tiket—katakanlah 500 ribu lembar per tahun. Lalu, distribusinya ke Dinas Pariwisata harus dicatat per bulan,” urainya.
Didik menambahkan, idealnya ada sistem pembagian tugas dan audit internal yang jelas: petugas lapangan menyerahkan tiket ke wisatawan, sementara di pintu masuk ada petugas lain yang melakukan cross-check. Namun, sistem semacam ini tidak dijalankan di Sarangan.
“Yang terjadi justru petugas di depan menyerahkan tiket dan menerima uang sekaligus, lalu pertanggungjawabannya hanya dari tiket yang tersobek. Ini sangat rawan manipulasi,” imbuhnya.
Ia juga menyoroti potensi penyimpangan pada rombongan wisatawan. “Satu bus mungkin isinya 60 orang. Apakah semuanya diberi tiket? Kalau tidak, kelebihan itu ke mana? Bisa saja dibersihkan lewat EO atau kondektur. Sistem kontrolnya lemah sekali,” kritiknya.
Didik menegaskan bahwa kondisi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Dengan kepala daerah baru, ia berharap ada komitmen kuat untuk membenahi sistem dan meningkatkan PAD.
“Kalau kita ingin PAD meningkat, ayo kita bersihkan sistemnya. Kalau Sarangan bisa menghasilkan lebih, kembalikan hasilnya untuk membangun Sarangan—agar lebih cantik, bersih, tertib, dan nyaman bagi wisatawan,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan stagnasi kondisi Sarangan meskipun harga tiket sudah mencapai Rp19.000 hingga Rp20.000 per orang.
“Wisatawannya banyak, tapi tiap tahun kondisinya begitu-begitu saja. Enggak ada peningkatan yang berarti. Ini ironis,” tutup Didik. [fiq/aje]
