Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (4/3/2026). Forum tersebut menjadi momentum penetapan arah pembangunan Banyuwangi yang difokuskan pada penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM), ekonomi berbasis hilirisasi, dan pariwisata berkelanjutan.
Musrenbang RKPD 2027 digelar secara luring dan daring, diikuti jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), kepala desa, lurah, camat se-Banyuwangi, serta lintas elemen masyarakat. Hadir pula Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jatim Dydik Rudy Prasetya, Wakil Ketua DPRD, Wakapolresta Banyuwangi, Ketua MUI Banyuwangi, hingga perwakilan perguruan tinggi, tokoh lintas agama, budayawan, dan pimpinan organisasi masyarakat.
Ipuk menyampaikan, perencanaan pembangunan 2027 dihadapkan pada situasi global yang tidak pasti, termasuk dampak konflik di Timur Tengah terhadap gejolak ekonomi dunia.
“Perencanaan penyusunan pembangunan daerah 2027 dihadapkan dalam situasi global yang tidak pasti. Konflik di Timur Tengah telah memicu gejolak ekonomi dunia. Berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia, mengganggu rantai pasok, serta tekanan inflasi,” kata Ipuk.
Selain faktor global, isu strategis nasional turut menjadi perhatian, di antaranya penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai respons terhadap perubahan iklim dan ketidakpastian global; percepatan penurunan kemiskinan ekstrem; pengurangan stunting; transformasi ekonomi melalui hilirisasi; penguatan UMKM dan digitalisasi sektor produktif; peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan; serta pengendalian inflasi daerah.
“Oleh karena itu, kami mengajak semuanya untuk melihat ke depan, menyikapi semua tantangan dan merubahnya menjadi peluang. Berupaya sekuat tenaga mencari solusi terbaik untuk menstimulasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi,” ujarnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkab Banyuwangi menetapkan delapan prioritas program pada 2027. Di antaranya peningkatan kualitas SDM, reformasi perlindungan sosial, transformasi ekonomi lokal, pariwisata berkelanjutan dan UMKM naik kelas, serta peningkatan produktivitas pertanian.
“Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kita beri larangan mendirikan bangunan permanen di atas lahan sawah. Ini sejalan dengan swasembada pangan bapak Presiden,” kata Ipuk.
Dalam penguatan SDM responsif, Pemkab meluncurkan program Banyuwangi Progresif berupa beasiswa yang difokuskan pada sektor kesehatan sebagai pondasi pembangunan SDM. Selain itu, digelar KOINWANGI (Kompetisi Inovasi Kabupaten Banyuwangi) untuk menjaring talenta inovatif.
Prioritas lainnya mencakup pembangunan infrastruktur berkelanjutan; digitalisasi layanan publik dan efektivitas serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan lingkungan hidup partisipatif dan ketahanan bencana; serta harmonisasi masyarakat dan kondusivitas wilayah.
“Untuk infrastruktur, kita akan tuntas-habiskan perbaikan jalan poros antar kecamatan. Keluhan terbesar rakyat hari ini adalah tentang infrastruktur. Kami akan fokuskan sisa kekuatan fiskal untuk menyambungkan urat nadi antar wilayah ini, rakyat bisa melintas dengan aman dan lancar,” tegas Ipuk.
Ipuk berharap Musrenbang RKPD 2027 mampu menghasilkan solusi konkret dalam menjawab tantangan nasional dan provinsi, sekaligus tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat Banyuwangi.
“Semoga setiap langkah pembangunan yang kita rancang bersama diberi kemudahan, keberkahan, serta membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Banyuwangi, hari ini dan di masa yang akan datang,” harapnya. [alr/beq]
