Bupati Fawait ‘Ancam’ Perhutani agar Duduk Bareng Soal Papuma-Watu Ulo

Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait meminta Perhutani agar duduk bersama dengan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk membicarakan kerja sama pariwisata antara Pantai Pasir Putih Malikan (Papuma) dengan Pantai Watu Ulo.

Dua pantai ini adalah obyek wisata yang berdampingan di sisi selatan Kabupaten Jember. Jarak antara alun-alun Jember Nusantara yang terletak di kawasan pusat kota dengan Pantai Watu Ulo di Kecamatan Ambulu kurang lebih 39 kilometer. Sementara jarak alun-alun dengan Papuma kurang lebih 40 kilometer.

Pantai Watu Ulo berada di wilayah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Jember dan Papuma berada di wilayah Perhutani. Pelancong harus melewati Pantai Watu Ulo terlebih dulu sebelum masuk ke Papuma. Ini yang akhirnya membuat pelancong harus membayar dua tiket masuk.

“Mau ke Watu Ulo atau mau ke Papuma, mesti terbebani harga tiket. Sudah ke Watu Ulo, dianggapnya ke Papuma itu sudah jadi satu, ternyata masih harus bayar lagi,” kata Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Jember David Handoko Seto.

Bupati Muhammad Fawait mengatakan, tiket masuk Papuma dan Watu Ulo seharusnya hanya satu. “Kalau (Perhutani) enggak mau, ya enggak apa-apa. Jalannya lewat jalan kabupaten, kok. Bisa saja saya tutup kalau enggak mau kita ajak diskusi bersama-sama,” katanya, di hadapan puluhan pengusaha dalam acara ramah tamah, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Kamis (25/9/2025) malam.

Namun Fawait yakin Perhutani dan badan usaha milik negara seperti PT Perkebunan Nusantara bisa diajak berdiskusi dan bekerja sama dalam mengembangkan pariwisata.

“Bupatinya agak koboy ya, mohon maaf. Kalau viral-viral di medsos, ya memang gaya saya begini. Tapi kalau enggak begini, enggak bisa bangkit kita,” kata Fawait.

Ketua Komisi B Candra Ary Fianto menyebut urusan tiket Watu Ulo dan Papuma memunculkan citra pariwisata Jember mahal. “Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa menjadi pintu masuk agar Papuma dan Watu Ulo satu tiket,” katanya.

Candra mengusulkan adanya pembagian keuntungan setelah Pemerintah Kabupaten Jember dan Perhutani atau pihak ketiga yang mengelola Papuma menandatangani kerja sama operasional. “Mereka (pengelola Papuma) mau menurunkan harga tiket Rp 10 ribu dan Watu Ulo menurunkan tiket Rp 10 ribu,” katanya.

Candra yakin hal ini akan mendongkrak pendapatan asli daerah Jember. “Tapi juga harus dipikirkan tentang apa saja yang akan di-support dan tidak membebani ABBD kita,” katanya. [wir]