Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat kebijakan publik, Bambang Harjo Soekartono (BHS) berpendapat bahwa Light Rail Transit atau Lintas Rel Terpadu (LRT) Palembang masih kurang dimanfaatkan masyarakat.
“Ironis, LRT Palembang yang dibiayai dengan hutang sangat besar senilai Rp 10,9 triliun sampai dengan saat ini masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Ini terbukti pendapatan LRT saat ini baru sebesar Rp 15 miliar setahun, padahal biaya operasional LRT untuk listriknya saja Rp 7,5 miliar per bulan atau Rp 90 miliar setahun,” kata BHS, Jumat (23/12/2022).
Dan, menurut BHS yang juga Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, masih ada biaya-biaya lain yang akhirnya LRT Palembang harus disubsidi APBN sekitar Rp 300 miliar per tahun di tahun 2018, Rp 160 miliar di tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya rata-rata antara Rp 200-300 miliar yang semuanya menggunakan uang rakyat seluruh Indonesia dari anggaran APBN.
“Saat saya melewati salah satu stasiun Bumi Sriwijaya, saat itu masyarakat mengeluh tangga eskalator tidak jalan, demikian juga lift mati. Sehingga, banyak ibu-ibu yang turun tangga mengalami kesulitan dan akses intermoda darat lanjutan (BRT). Saat itu juga tidak ada.
[berita-terkait number=”3″ tag=”transportasi”]
Saya juga melihat ada beberapa fungsi keselamatan misalnya pagar penumpang penunggu kereta api dengan rel kereta api tidak ada pembatasnya, dan ini sangat membahayakan para penunggu kereta api pada saat akan tiba. Ini karena mereka bisa jatuh ke rel kereta dan dikhawatirkan bisa tersengat listrik bertegangan tinggi karena disamping rel kereta api ada peringatan: Awas Listrik Tegangan Tinggi,” papar Alumni ITS ini.
Berbeda dengan di Jepang, BHS yang merupakan anggota DPR RI 2014-2019 mengatakan, batas penumpang menunggu dengan rel kereta api terdapat pagar pelindung. Ini agar penunggu kereta api lebih aman dan tidak terjatuh ke rel kereta yang sangat membahayakan masyarakat calon pengguna kereta api.
BHS yang merupakan anggota DPR RI Teranspiratif 2019 ini berharap kereta LRT Palembang yang sudah beroperasi lebih dari tiga tahun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Palembang. Hal ini adalah tugas dari Kementerian Perhubungan RI bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengusahakan lebih keras lagi agar kereta LRT tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, sehingga subsidi APBN tidak secara terus menerus digelontorkan untuk operasional LRT.
Kementerian Perhubungan RI juga diminta bisa mendorong pengelola LRT agar melengkapi keselamatan untuk penumpang terutama pagar pembatas yang sampai dengan saat ini belum ada, dan juga mengembalikan semua fasilitas kenyamanan lift dan eskalor yang rusak serta melengkapi konektivitas angkutan darat lanjutan secara cukup agar bisa digunakan masyarakat secara maksimal.
“Kementerian Perhubungan yang membangun LRT harus mempunyai target biaya operasional LRT bisa diselesaikan sendiri oleh pengelola yang tidak menggantungkan subsidi rakyat seluruh Indonesia lagi,” pungkas BHS. [tok/suf]
