Surabaya (beritajatim.com) – Belasan warga dari kalangan usia paruh baya hingga lansia mendatangi Kantor Kelurahan Pacarkeling, Surabaya, pada Selasa (13/1/2026). Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan protes terkait penyaluran bantuan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran, karena sebagian warga mengaku tidak pernah menerima bantuan meski masuk kategori keluarga miskin.
Warga diterima oleh perangkat kelurahan bersama unsur Tiga Pilar, yakni lurah, babinsa, dan bhabinkamtibmas. Dalam pertemuan tersebut, warga secara bergiliran menyampaikan keluhan mengenai bantuan sosial yang selama ini mereka harapkan, namun tak kunjung diterima.
Salah seorang warga RT 002 RW 001, Untung Tri Laksono, menyebutkan bahwa sekitar lima belas warga menyampaikan protes secara langsung pada hari itu. Menurutnya, bantuan yang dipersoalkan merupakan bantuan kategori Keluarga Miskin (Gamis) dari Pemerintah Kota Surabaya, di antaranya bantuan gerobak bagi pelaku UMKM serta program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu).
“Janda tidak kerja tidak dapat, sedangkan warga punya usaha kos-kosan dan usaha kios mendapat bantuan,” ujar Untung Tri Laksono alias Tri kepada beritajatim.com.
Tri mengungkapkan bahwa dirinya dan sejumlah tetangga yang tidak bekerja serta berstatus janda justru tidak tersentuh bantuan. Ia juga menyoroti kondisi rumahnya dan rumah tetangganya, Robi, yang sejak 2022 dinilai tidak layak huni. Bahkan, rumah Robi disebut banyak bagian yang tidak memiliki atap, sementara Robi sendiri terindikasi mengalami gangguan jiwa.
“Padahal rumah saya itu dipasang stiker keluarga miskin dari Pemkot. Lebih parah lagi adalah rumah Robi, yang banyak bagian rumahnya tidak memiliki atap. Robi pun kini terindikasi gangguan jiwa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Tri menyampaikan dugaan bahwa selama ini terdapat unsur kesengajaan dalam penyaluran bantuan di tingkat RT-RW. Ia menyebut warga menduga bantuan diberikan berdasarkan kedekatan personal, bukan berdasarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Atas dasar itu, warga berupaya mencari solusi dengan mengadukan persoalan tersebut ke Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan pihak kelurahan.
“Mulai di kepengurusan RT sendiri, warga-warga banyak menduga RT hanya memberikan bantuan berdasarkan kedekatan personal. Maka harapannya, supaya warga yang tidak mampu ini bener-bener diperhatikan dan biar adil,” papar Tri.
“Sebab yang seharusnya warga ini dapat bantuan, itu tidak dapat. Tapi yang seharusnya tidak dapat justru dapat bantuan kalau di tempat (wilayah RT) saya,” imbuhnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Lurah Pacarkeling Eny Kurniawati menyatakan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi warga dan memprosesnya sesuai mekanisme. Ia menjelaskan bahwa warga yang telah mengajukan permohonan bantuan Gamis akan diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan administrasi.
“Jadi nanti berproses. Keseluruhan tadi 16 orang, cuman yang menyampaikan secara langsung tadi kurang lebih (kebutuhan) rombong ada lima orang. Itu pun datanya juga belum masuk ke kami nanti akan kami usulkan,” jelas Eny.
Eny juga meluruskan dugaan warga terkait penyaluran bantuan yang dianggap tidak tepat sasaran. Menurutnya, kemungkinan terdapat arus informasi yang terputus antara pengurus RT-RW dan warga, serta adanya indikasi sentimen pribadi yang memengaruhi persepsi di lapangan.
“Tadi warga menyampaikan bahwa, mungkin ada sentimen pribadi tapi kan kita harus menampung. Mungkin terdapat informasi yang kurang pas (dari pengurus RT atau RW) sehingga menggiring penilaian dari surveyor di lapangan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa stiker keluarga miskin yang sebelumnya dipasang oleh Pemkot Surabaya kini tidak lagi menjadi satu-satunya acuan. Data penerima bantuan keluarga miskin dan pramiskin saat ini telah terintegrasi secara daring melalui laman resmi sikeluargamiskin.surabaya.co.id dan terus diperbarui secara berkala.
“Stiker belum tentu menjadi acuan, karena itu kan penandanya (jaman) dulu, sekarang sudah bukan itu penandanya. Data gamis-peramis ini bisa dicek di kelurahan atau langsung melalui website, karena setiap saat akan dilakukan pemutakhiran,” katanya.
Terkait keluhan warga mengenai kebutuhan mendesak bantuan rutilahu, Eny menegaskan bahwa pihak kelurahan akan segera melakukan survei lapangan untuk memastikan kondisi rumah dan anggota keluarga yang bersangkutan.
“Nanti kami akan cek ke lokasi, kemudian melihat kondisi rumahnya, kemudian kondisi di dalamnya, anggota keluarganya siapa saja,” pungkasnya. [rma/suf]
