Mojokerto (beritajatim.com) – Upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat kembali diwujudkan melalui penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Mojokerto. Program ini resmi dimulai di Balai Desa Ngastemi, Kecamatan Bangsal, Kamis (2/4/2026), dan langsung menyasar ratusan ribu warga.
Sebanyak 156.513 penerima di Kabupaten Mojokerto tercatat akan mendapatkan bantuan berupa beras dan minyak goreng. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di tengah dinamika ekonomi.
Pimpinan Cabang Perum Bulog Mojokerto, Muhammad Husin menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan ini merupakan penugasan dari Badan Pangan Nasional kepada Bulog sebagai operator distribusi. “Program ini bertujuan memperkuat cadangan pangan pemerintah dan menjaga stabilitas pasokan,” ungkapnya.
Sekaligus untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Ia menambahkan, bantuan yang disalurkan mencakup komoditas utama yang paling dibutuhkan masyarakat, yakni beras dan minyak goreng. Terlebih, kedua bahan tersebut sempat mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir.
Secara nasional, program bantuan pangan ini menyasar lebih dari 33 juta penerima. Masing-masing penerima mendapatkan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan. Namun pada tahap awal penyaluran ini, bantuan diberikan sekaligus untuk dua bulan, yakni Februari dan Maret.
“Sehingga setiap penerima menerima total 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng dalam satu kali penyaluran. Di Desa Ngastemi ini, tercatat sebanyak 514 warga menjadi penerima manfaat. Sementara untuk wilayah Kecamatan Bangsal secara keseluruhan mencapai 6.827 penerima,” katanya.
Ia berharap bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia juga mengingatkan agar bantuan tersebut dikonsumsi langsung oleh penerima dan tidak diperjualbelikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal.
Sementara itu, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menilai program bantuan pangan tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya setelah momentum Hari Raya. Menurutnya, intervensi pemerintah melalui bantuan pangan sangat diperlukan untuk menekan gejolak harga bahan pokok.
“Terutama beras dan minyak goreng yang masih berada pada level relatif tinggi. Bantuan ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga berfungsi menjaga stabilitas harga di pasaran serta mempertahankan daya beli dan penerima bantuan merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah, yakni dari desil 1 hingga desil 5,” jelasnya.
Data penerima bantuan tersebut bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang dikelola Kementerian Sosial Republik Indonesia dan telah melalui proses verifikasi berjenjang mulai dari tingkat desa hingga pusat. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah daerah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan.
“Jika ada data yang tidak sesuai atau ganda, silakan dilaporkan melalui pemerintah desa atau Dinas Sosial agar bisa segera diperbaiki dan dialihkan kepada yang lebih berhak. Diharapkan penyaluran bantuan pangan ini mampu memberikan dampak langsung terhadap ketahanan pangan rumah tangga masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih fluktuatif,” tegasnya.
Dengan dimulainya program ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto optimistis stabilitas harga bahan pokok dapat terus terjaga. Selain itu, bantuan ini diharapkan menjadi bantalan sosial yang efektif dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
“Semoga bantuan ini benar-benar bermanfaat dan digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan keluarga,” pungkasnya. [tin/suf]
