Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai perkiraan postur RAPBN 2025 sangat menantang. Ini lantaran jumlah anggaran yang masuk perkiraan cukup tinggi dibandingkan 2025.
Said mengatakan Banggar DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan wal rancanan postur RAPBN 2026 secara indikatif pada Juli 2025. Kesepakatan yang dicapai menjadi acuan pemerintah dalam Menyusun Nota Keuangan RAPBN 2026 yang nantinya disampaikan Presiden Prabowo Subianto pertengahan Agustus.
Pada pembahasan awal tersebut, Said memperkirakan pendapatan negara pada RAPBN 2026 pada kisaran Rp3.094-3.114 triliun. Sedangkan belanja negara pada kisaran Rp3.800-3.820 triliun, dan defisit RAPBN 2026 dalam rentang 2,53 persen PDB setara Rp706 triliun.
“Mengacu pada beberapa pengalaman di tahun sebelumnya, biasanya pemerintah mengajukan pada batas atas ketimbang batas bawah,” ujar Said.
Postur RAPBN 2026, kata Said, lebih tinggi dari prognosis atas APBN 2025 yang diperkirakan pendapatan negara mencapai Rp2.865,5 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp.2.387,3 triliun dan penerimaan bukan pajak Rp477,2 triliun serta penerimaan hibah sebesar Rp1 triliun.
Sedangkan belanja negara Rp3.527,5 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.663,4 triliun dan transfer ke daerah Rp864,1 triliun. Sehingga defisit diperkirakan mencapai Rp. 662,0 triliun atau 2,78 persen PDB.
“Target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 yang meningkat sangat menantang bagi pemerintah. Apalagi dunia usaha di seluruh dunia harus mulai menyesuaikan diri dengan tarif kebijakan Presiden Trump yang berlaku kepada banyak negara, serta konflik geopolitik yang tak kunjung lerai,” kata Said.
Belum lagi soal kondisi dalam negeri, yang dinilai Said belum sepenuhnya berhasil memulihkan daya beli masyarakat. Ini ditandai melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. “Termasuk, pemerintah harus mampu menggantikan penerimaan PNBP yang hilang karena setoran deviden BUMN, sekitar Rp80 triliun tidak ada lagi paska revisi UU BUMN yang melahirkan Danantara,” terang Said.
Di lain pihak, lanjut Said, postur RAPBN 2026 akan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai program recovery daya beli masyarakat, serta menjaga ekspor kita tetap ekspansif. Secara perlahan, pelaku usaha bersama pemerintah perlu mencari pasar baru, dan tidak bergantung pada negara negara tujuan ekspor tradisional.
“RAPBN 2026 juga menjadi milestone kedua bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis, seperti MBG, Kopdeskel, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lain-lain, yang secara teknis tidak mudah. Namun, keberhasilan program ini akan menjadi “game changer” untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi mendatang,” kata Said.
Lebih lanjut, Said mengungkapkan saat ini sebanyak 54 persen angkatan kerja Indonesia hanya lulusan SMP ke bawah. Beragam program yang sudah dijalankan pemerintah, kata Said, sangat penting untuk mengubah struktur demografi angkatan kerja menjadi lebih berkualitas dan handal, baik dalam menangkap peluang maupun menciptakan lapangan kerja sendiri.
“Namun investasi pemerintah melalui APBN saja tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Pemerintah harus melibatkan sektor swasta untuk menggerakan ekonomi lebih ekspansif. Pemerintah perlu memperbanyak skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di berbagai proyek pemerintah yang secara teknis memungkinkan untuk hal itu. Investasi swasta menjadi salah satu kunci penting yang harus terus ditingkatkan ke depan,” tutup Said. [beq]
