Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) DPRD Jember, Jawa Timur, pesimistis melihat kondisi Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan. Mereka agak keneratan memberikan suntikan modal.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Dengan mengutip Tan Malaka, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, melayangkan kritik keras terhadap kinerja Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan yang buruk.
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan milik Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadirkan dilema. Perusahaan ini mengalami jatuh bangun selama 54 tahun dari penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) menjadi penerima ‘sedekah’ berupa penyertaan modal dari pemerintah daerah.
Danang Kurniawan, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, dengan disahkannya perda ini, berarti pemerintah daerah harus mengalokasikan Rp 15 miliar dari APBD di setiap tahun selama lima tahun.
Rumah Sakit Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jember, Jawa Timur, segera beroperasi tahun ini. Pengurus NU Cabang Jember berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah membantu proses administrasi perizinan.
Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalokasikan Rp 1 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama
Banyaknya peserta ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap cabang olahraga bulutangkis semakin meningkat.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, memangkas usulan nominal dana hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari Rp 42,1 miliar menjadi Rp 35,6 miliar.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak pergantian koordinator sekretariat (korsek). Pemerintah Kabupaten Jember meminta Bawaslu untuk saling menghormati kewenangan masing-masing lembaga, terutama dalam hal penataan sumber daya manusia kepegawaian.
Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak puas dengan proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Mereka mendesak pemerintah daerah tak hanya mengandalkan pajak dan retribusi.
