Penulis: Oryza A. Wirawan

Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengingatkan potensi kerawanan yang dipicu oleh pemasangan gambar kampanye calon legislator dan pasangan calon presiden-wakil presiden. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Jawa Timur, baru akan menertibkan atribut kampanye setelah ada rekomendasi Badan Pengawas Pemilu.

Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Jember, Jawa Timur, mencemaskan dampak fenomena El Nino dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Mereka berharap ini menjadi perhatian dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 yang tengah dibahas.

Ruang kelas 437 sekolah menengah pertama dan sekolah dasar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalami kerusakan. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) jadi andalan pembiayaan, selaian dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Fraksi Pandekar DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mempertanyakan pembangunan dan pengembangan ruas jalan lintas selatan (JLS) yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyatakan pose foto salam jari ‘saranghae’ yang biasa dilakukan Bupati Hendy Siswanto dan jajaran birokrasi pemerintah daerah setempat dilarang untuk dilakukan.

Monyet liar menyerang nenek dan sejumlah anak-anak di Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Perburuan terhadap monyet tersebut masih dilakukan aparat keamanan dan pemerintahan setempat.

Fraksi Pandekar DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengungkap sejumlah persoalan yang dihadapi Perusahaan Umum Milik Daerah Perkebunan Kahyangan. Penyertaan modal tak akan jadi solusi jika tanpa ada sekian tindakan lanjutan.

Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) DPRD Jember, Jawa Timur, pesimistis melihat kondisi Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan. Mereka agak keneratan memberikan suntikan modal.

Dengan mengutip Tan Malaka, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, melayangkan kritik keras terhadap kinerja Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan yang buruk.

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan milik Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadirkan dilema. Perusahaan ini mengalami jatuh bangun selama 54 tahun dari penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) menjadi penerima ‘sedekah’ berupa penyertaan modal dari pemerintah daerah.