Jember (beritajatim.com) – Ruang kelas 437 sekolah menengah pertama dan sekolah dasar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengalami kerusakan. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) jadi andalan pembiayaan, selaian dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
“Dari 2.854 lembaga pendidikan, masih terdapat kurang lebih sebanyak 437 lembaga yang kondisi ruang kelasnya rusak atau rusak berat. Ini tetap menjadi konsentrasi untuk prioritas perbaikan di tahun berikutnya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah,” kata Bupati Hendy Siswanto.
Saat ini Pemerintah dan DPRD Kabupaten Jember sedang membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Hendy menegaskan perhatian Pemkab Jember yang menjadikan bidang pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Perbaikan gedung sekolah dilakukan secara bertahap. “Pada 2023, untuk rehabilitasi gedung sekolah rusak, kami anggarkan dari DAU dan DAK. Bahkan bersumber dari DBHCHT yang pada tahun sebelumnya belum pernah ada,” kata Hendy.
Tak hanya infrastruktur. Bupati Hendy mengakui kurangnya ketersediaan guru di Jember. “Ada beberapa guru yang setiap bulan memasuki masa pensiun. Sementara penambahan guru aparatur sipil negara, guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mengikuti regulasi dari pusat,” katanya.
Pemkab Jember sejak 2021 hingga 2023 telah mengangkat 3.778 orang guru PPPK. “Kami juga mengupayakan (penambahan) dengan memberukan surat keputusan bupati kepada 4.352 guru non ASN, dengan menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD untuk honor bagi mereka,” kata Hendy.
Selain itu, lanjut Hendy, beberapa sekolah juga mengangkat guru dengan honor yang bersumber dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). “Tahun-tahun berikutnya Pemkab Jember akan tetap mengusulkan pengusian ASN disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Sebelumnya, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Feni Purwaningsih meminta penyusunan APBD 2024 agar memberikan perhatian terhadap keluhan fasilitas gedung dan ketersediaan guru. [wir]
