Pemkab Jember memberangkatkan 438 pemudik gratis ke Sumenep dan Ponorogo. Bupati Muhammad Fawait menegaskan mudik adalah bagian dari penyempurnaan ibadah Ramadan.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Setelah dua tahun vakum tanpa kegiatan, kepengurusan Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) yang bersalin nama menjadi Akuatik Kabupaten Jember, Jawa Timur, kini memiliki pemimpin baru untuk masa kepengurusan 2025-2029.
Tahun lalu pegawai honorer non aparatur sipil negara (ASN) menerima tunjangan hari raya (THR). Tahun ini tak ada lagi THR untuk mereka, kecuali yang sudah diatur ketentuan pemerintah.
Zainal Arifin, sopir ambulance Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, mengaku sakit hati dengan kondisi saat ini. “Teman-teman dapat gaji, sementara saya tidak, kan sakit rasanya hati ini.”
Satib, legislator Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Kabupaten Jember dan Lumajang, mendorong penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaam (corporate social responsibility atau CSR) untuk mengatasi kemiskinan.
Banteng Muda Indonesia (BMI) berbagi sembako dan takjil di lima kecamatan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, di bawah rintik hujan, Kamis (27/3/2025) sore.
Warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah setempat memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak sebelum lebaran. APBD 2025 mengalokasikan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp 210,621 miliar. Namun Bupati Muhammad Fawait mengatakan, tidak ada anggaran yang utuh untuk perbaikan jalan.
Polisi meringkus M. Rofik Rosidi yang mengaku aktivis lembaga swadaya masyarakat dan wartawan, karena memeras Ahmad Romadon, Kepala Desa Sukosari, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Perasaan Wakil Bupati Djoko Susanto campur aduk saat meninjau bedah rumah tidak layak huni (RTLH) yang dilakukan secara mandiri oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Nurul Hayat, di Dusun Darussalam, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (26/3/2025) sore.
Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, berharap gaji tenaga honorer non aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah sudah bisa direalisasikan sebagaimana rekomendasi panitia khusus (pansus).









