Komisi A DPRD Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) bertindak lebih tegas dalam menertibkan panti pijat dan spa yang melanggar aturan.
Penulis: Ade Mas Satrio
Ade Mas Satrio
Wartawan beritajatim.com yang bertugas meliput wilayah Surabaya dengan fokus pada politik, pemerintahan kota dan sosial.
Heri menyebut pentingnya dukungan dari pemerintah daerah untuk memberikan payung hukum berupa peraturan daerah (Perda) atau peraturan bupati (Perbup).
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, angkat bicara terkait minimnya penerangan di Lapangan Jatim Seger Surabaya. Dia menilai
DPRD Surabaya dukung target 100 persen perekaman e-KTP, tapi ingatkan Pemkot soal strategi berbasis data dan layanan inklusif agar tak jadi sekadar formalitas.
DPRD Surabaya minta penertiban PKL di bawah Jembatan Suramadu dilakukan secara humanis dan solutif. Relokasi harus jaga keberlangsungan ekonomi warga.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil menjadikan Sistem Informasi Kota Layak Anak Surabaya (SITALAS) sebagai model percontohan tingkat nasional.
DPRD Jatim minta Pemprov Jatim segera tindaklanjuti rekomendasi BPK atas WTP 2024. Batas waktu 60 hari jadi sorotan untuk perbaikan tata kelola keuangan.
Wakil Ketua Komisi E, Hikmah Bafaqih menegaskan bahwa madrasah masih kerap diperlakukan secara diskriminatif dibanding sekolah umum, baik dalam hal pendanaan, kebijakan, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
Deni Wicaksono apresiasi WTP ke-10 Pemprov Jatim, namun ingatkan pentingnya tindak lanjut rekomendasi BPK terkait dana hibah dan keuangan desa.
Pemprov Jawa Timur kembali meraih opini WTP dari BPK RI untuk ke-10 kalinya. Gubernur Khofifah tegaskan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
