Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi menyatakan dukungannya terhadap target Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mencapai 100 persen perekaman KTP elektronik (e-KTP) pada tahun 2025. Namun, ia mengingatkan pentingnya strategi pelaksanaan yang konkret dan inklusif agar target tersebut tidak hanya menjadi angka di atas kertas.
“Kami sangat mendukung target 100 persen perekaman e-KTP. Tapi harus disadari bahwa keberhasilan ini sangat bergantung pada sejauh mana layanan bisa menjangkau masyarakat yang sulit dijangkau,” kata Kahfi melalui pesan WhatsApp, Jumat (25/4/2025).
Politisi Partai Gerindra itu menilai program jemput bola yang digencarkan Pemkot sudah progresif. Namun, tantangan masih besar, terutama untuk menjangkau kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga di kawasan padat atau marginal.
Kahfi menyarankan agar Pemkot menyusun data sasaran yang lebih rinci. Hal ini penting agar strategi jemput bola menjadi lebih terarah dan efisien, tidak hanya menyasar wilayah yang mudah dijangkau.
“Perlu ada strategi berbasis data. Pemkot jangan hanya menunggu warga datang, tapi harus aktif mendatangi mereka, terutama yang memiliki keterbatasan mobilitas,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi antar perangkat daerah, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Menurutnya, siswa yang sudah berusia 17 tahun serta kelompok penerima bantuan sosial harus diprioritaskan dalam program perekaman.
“Ini bukan sekadar administrasi, tapi menyangkut hak dasar warga negara. Dengan e-KTP, mereka bisa mengakses layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga perbankan,” lanjutnya.
Untuk mendukung percepatan, Kahfi juga mendorong Pemkot memperkuat sosialisasi di media sosial dan ruang publik. Ia menilai masih banyak warga yang belum memahami pentingnya kepemilikan e-KTP, khususnya kalangan muda dan warga yang jarang berurusan dengan dokumen kependudukan.
“Target ini bisa tercapai asal komunikasinya tepat. Sosialisasi harus masif, dan jangan sampai warga menganggap ini sebagai urusan administratif belaka,” tambahnya.
Kahfi memastikan, Komisi A DPRD Surabaya siap mengawal dan membantu Pemkot melalui fungsi pengawasan dan dukungan anggaran. Ia pun berharap Surabaya bisa menjadi kota pertama di Indonesia yang berhasil mencapai 100 persen perekaman e-KTP. [asg/beq]
