Bondowoso (beritajatim.com) — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi titik balik kebijakan ekonomi nasional.
Setelah 28 tahun reformasi berjalan dengan sistem pasar bebas, kini pemerintah berupaya menata kembali arah ekonomi menuju ekonomi kerakyatan yang berpijak pada nilai gotong royong.
Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri Multaqa Ulama Nasional I di Pondok Pesantren Al Islah, Desa Dadapan, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, Rabu (5/11/2025).
“Setelah terpilih Pak Prabowo, karena kami ini 15 tahun sama beliau, baru ini menang. Sebelumnya belum menang, ini baru menang. Kebijakan-kebijakan pemerintah memasuki arah baru, merupakan bentuk koreksi kebijakan-kebijakan selama 28 tahun reformasi,” ujarnya di hadapan sekitar 1.500 ulama dan santri.
Zulkifli menjelaskan, selama reformasi Indonesia dikenal dengan sistem pasar bebas, baik dalam politik maupun ekonomi. Namun, sistem itu dinilai membuat kekuatan ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir pihak yang memiliki modal besar.
“Reformasi kemarin 28 tahun kita dikenal pasar bebas. Politiknya pasar bebas, ekonominya pasar bebas. Pasar bebas itu yang menentukan yang kuat. Jadi yang akan mempengaruhi adalah yang punya modal, yang punya uang,” kata Zulhas.
Ia kemudian membandingkan dengan masa Orde Baru, di mana pemerintah masih mengatur agar sektor pertanian dan peternakan menjadi ruang usaha rakyat.
“Kalau di zaman Pak Harto diatur. Misal pertanian itu usaha rakyat jadi gak boleh masuk. Bahkan dulu perkebunan sawit itu terdiri dari inti dan plasma. Inti 20, plasma 80. Plasma itu rakyat. Jadi pertanian hampir semua rakyat, peternakan rakyat, diatur. Oleh di zaman itu kecamatan dan desa gak ada pengusaha pemodal kuat ambil sawah karena itu punya rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, ketika sistem pasar bebas diterapkan, usaha-usaha rakyat justru tersingkir.
“Begitu kita pasar bebas, semua bebas. Apa yang terjadi? Warung-warung maret sampai kampung. Akhirnya warung-warung kampung tutup. Yang besar-besar masuk. Telur, ayam, beras masuk hingga sawah kebun pindah pemiliknya. Petani berubah jadi buruh tani,” tegasnya.
Bagi Zulhas, membangun ekonomi rakyat berarti juga memperkuat kapasitas manusia Indonesia. Ia menilai, rendahnya kecerdasan bangsa menjadi hambatan besar dalam mewujudkan negara maju.
“Kalau negara harus kuat, kita harus punya manusia-manusia terlatih, fisiknya kuat, otaknya cerdas. Loh sekarang Indonesia rata-rata IQ 78. Kalau 78 itu gak bisa mikir,” katanya.
Zulhas menegaskan bahwa kebijakan makanan bergizi untuk 82,9 juta anak-anak Indonesia yang dicanangkan Presiden Prabowo bukan hanya soal kesejahteraan sosial, tetapi juga strategi membangun kecerdasan bangsa.
“Oleh sebab itu Pak Presiden mengeluarkan kebijakan makanan bergizi untuk 82,9 juta anak-anak Indonesia termasuk ibu hamil dan balita. Bayangkan, Indonesia cerah. Yang bilang gelap itu karena gak ngerti aja. Bayangkan kalau kita kasih tahun depan 82,9 anak makanan bergizi, maka kita perlu 82,9 juta butir sehari. Nanti ibu-ibu pelihara ayam, laku telurnya,” ujar Zulhas.
Ia menambahkan, kebijakan itu akan menciptakan efek ekonomi berantai yang besar.
“Kita perlu 82,9 potong ikan, ayam, mangkok sayur, buah-buahan, dan mangkok nasi. Dahsyat pak. Itu akan menimbulkan multiplier effect yang luar biasa,” katanya.
Kopdes Merah Putih dan Pemberdayaan Desa
Untuk memperkuat perekonomian desa, Zulhas mengungkapkan kebijakan baru berupa Kopdes Merah Putih, koperasi desa yang bertindak sebagai pengumpul hasil pertanian rakyat dan bekerja sama dengan Bulog.
“Maka dibuat kebijakan Kopdes Merah Putih. Bukan dikasih uang tapi pemberdayaan. Dikasih model, bukan modal. Kalau rakyat mau maju harus kerja keras, mau belajar, harus berani berubah. Nanti Kopdes ada gudangnya 20×30. Kalau petani nanam jagung, dibeli oleh Kopdes. Jadi Kopdes sebagai offtaker, Kopdes setor ke Bulog,” jelasnya.
Menurutnya, semua kebijakan itu bertujuan agar rakyat kembali berdaya dan tidak sekadar menjadi penerima bantuan.
“Bantuan-bantuan sosial bagus. Bantuan beras 20 kg, bantuan tunai 200 ribu. Tapi 28 tahun bantuan naik terus gak turun-turun, artinya rakyat kita belum berdaya. Maka jika rakyat tak berdaya, maka rakyat tidak produktif. Kalau rakyat tidak produktif, bangsa ini tidak produktif, tidak mungkin jadi bangsa yang maju,” tegas Zulhas.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali arah perjuangan yang kini diambil oleh pemerintahan Prabowo.
“Kami 15 tahun kalah nunggu gak apa-apa. Karena perjuangan ini adalah perjuangan sebagaimana cita-cita Indonesia merdeka. Kebersamaan, gotong royong di Pasal 33 (UUD 1945), ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, gotong royong. Inilah yang sekarang diatur, ditata,” ujarnya.
Peran Pesantren dalam Swasembada Pangan
Pimpinan Pondok Pesantren Al Islah, KH Thoha Yusuf Zakariya, menyambut baik arah kebijakan pemerintah yang menempatkan pesantren sebagai bagian dari gerakan kemandirian pangan.
“Multaqa ulama nasional ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, sebanyak 1.500 kiai. Harapannya agar supaya pondok pesantren, para ulama, para tokoh agama dan tokoh cendekia diberikan peran aktif untuk membantu pemerintah tidak hanya dalam urusan pangan namun juga urusan lainnya,” kata KH Thoha.
Ia menjelaskan, banyak pesantren kini mulai mengembangkan kemandirian pangan melalui pertanian dan peternakan.
“Di pesantren menjadi lumbung pangan seperti ketersediaan lahan pertanian dan peternakan. Ada pesantren yang sudah menjalani, ada yang masih dalam tahap merintis. Di Al-Islah sudah ada swasembada pangan, bahkan kami juga sudah ada peternakan seperti kambing, ayam, lele, ada juga padi dan tebu,” ujarnya.
KH Thoha menegaskan, pesantren memiliki peran luas, bukan hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga sosial dan ekonomi.
“Pesantren tidak hanya belajar tentang agama, namun juga semua hal tentang baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya. Multi fungsi. Dan itu tujuan kami,” katanya.
Menata Ulang Jalan Ekonomi Bangsa
Multaqa Ulama Nasional I di Bondowoso menjadi ruang pertemuan dua kekuatan besar: pemerintah dan ulama. Dari forum ini, tergambar bahwa arah pembangunan ekonomi Prabowo Subianto bukan hanya soal pertumbuhan, tetapi juga pemerataan, pemberdayaan, dan penguatan rakyat kecil.
Melalui konsep ekonomi Pancasila yang disampaikan Zulkifli Hasan, pemerintah berupaya mengembalikan semangat gotong royong dalam pembangunan nasional — sebuah koreksi terhadap model pasar bebas yang selama ini berjalan.
“Kalau negara kuat, manusianya hebat, maka pemerataan diperlukan. Ekonomi harus tumbuh dari desa. Jangan itu-itu saja, berputar-putar kekayaan itu saja. Harus ada pemerataan. Kita doakan Pak Prabowo terus menyala.” (awi/ian)
