Blitar (beritajatim.com) – Wajah depan Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Blitar dipastikan akan segera bersalin rupa. Pemkab Blitar secara resmi mengumumkan rencana penataan besar-besaran terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan Alun-alun Kanigoro.
Langkah ini dilakukan bukan sekedar untuk mempercantik pemandangan, melainkan sebagai bagian dari upaya Pemkab menciptakan citra ibu kota yang lebih tertata dan representatif. Namun, dengan jumlah 85 pedagang yang terdampak, kebijakan ini menjadi ujian nyata bagi pemerintah, mampukah estetika kota berjalan beriringan dengan kesejahteraan rakyat kecil.
Bupati Blitar, Rijanto, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di tengah para pedagang adalah sebuah keharusan. Penataan ini menurutnya tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan lintas sektoral guna memastikan hasil yang maksimal.
“Pemerintah itu harus hadir ya. Dalam hal ini Pak Lurah, Bu Camat, Dinas Koperasi, hingga Dinas Pariwisata harus turun tangan untuk menata pedagang yang ada di depan Pemkab itu,” tegas Rijanto, Selasa (24/2/2026).
Visi besar dari penataan ini cukup jelas yakni mengubah kerumunan yang terkesan semrawut dan kumuh menjadi kawasan yang cantik dan resik, mirip dengan penataan ruang publik di kota-kota besar lainnya yang berhasil memadukan fungsi taman dan area komersial.
“Supaya dibina supaya rapi dan ditata seperti daerah lain, cantik resik,” tambahnya.
Sebagai catatan, menata 85 kepala keluarga bukan perkara mudah. Sejarah penataan PKL di berbagai daerah seringkali berakhir dengan penurunan omzet pedagang karena lokasi atau desain baru yang tidak strategis atau aturan yang terlalu mengekang.
Maka dalam kebijakan ini diperlukan keterlibatan pedagang. Apakah 85 PKL ini diajak berdialog dalam menentukan desain tempat jualan yang baru, atau hanya sekedar menerima instruksi.
Selain itu, penataan yang cantik seringkali mengusung konsep minimalis, namun bagi PKL, ketersediaan air, listrik, dan aksesibilitas pelanggan adalah hal utama yang lebih penting dari sekadar cat warna-warni.
Di sisi lain, Bupati Blitar juga menyinggung soal pembinaan. Tentu para PKL pun menanti apakah pembinaan ini mencakup manajemen bisnis dan sanitasi, atau hanya berhenti pada pengaturan jam operasional saja.
[owi/beq]
