Gresik (beritajatim.com)- Sektor pariwisata Indonesia disebut tengah menunjukkan tren kebangkitan yang cukup signifikan. Namun, di tengah optimisme tersebut, muncul kekhawatiran serius terkait daya saing Indonesia di tingkat global yang dinilai mulai tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nila Yani Hardiyanti, menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada minimnya promosi. Ia mengapresiasi berbagai langkah pemasaran yang telah dilakukan pemerintah, namun menilai ada masalah struktural yang belum terselesaikan hingga kini.
Menurutnya, keterbatasan konektivitas menuju destinasi wisata, mahalnya biaya perjalanan domestik, serta kualitas layanan yang belum merata di berbagai daerah menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan pariwisata nasional.
“Wisatawan, termasuk domestik, kini cenderung memilih ke luar negeri karena dianggap lebih mudah, lebih pasti, dan dalam banyak kasus justru lebih terjangkau,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).
Fenomena mahalnya tiket pesawat domestik kembali menjadi sorotan. Dalam beberapa periode libur panjang terakhir, biaya perjalanan ke destinasi wisata dalam negeri bahkan melampaui harga tiket ke luar negeri. Kondisi ini dinilai sebagai masalah berulang yang belum mendapatkan solusi konkret.
Tak hanya harga, kualitas layanan maskapai penerbangan domestik juga dinilai masih jauh dari ekspektasi. Nila Yani mengungkapkan berbagai keluhan mulai dari keterlambatan penerbangan tanpa kepastian, kebersihan pesawat yang kurang optimal, hingga minimnya pembaruan fasilitas di dalam kabin.
Ia menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap citra pariwisata Indonesia di mata wisatawan. Ketika harga tinggi tidak diimbangi dengan kualitas layanan, kepercayaan publik pun ikut tergerus.
“Jika kondisi ini terus terjadi, wajar jika masyarakat mempertanyakan keberpihakan kebijakan terhadap penguatan pariwisata nasional,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis melalui koordinasi lintas sektor. Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak bisa lagi dilakukan secara terpisah antar lembaga, melainkan harus terintegrasi secara menyeluruh.
Fokus pembenahan mencakup sektor transportasi, stabilitas harga tiket, peningkatan konektivitas antarwilayah, hingga aspek keberlanjutan lingkungan di destinasi prioritas.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memastikan bahwa pariwisata memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Ia mengingatkan bahwa ketimpangan antar daerah masih cukup tinggi dan pariwisata seharusnya menjadi solusi, bukan justru memperlebar kesenjangan.
“Ke depan, pariwisata harus dibangun secara terpadu agar mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus alat pemerataan yang efektif,” pungkasnya. [dny/but]
