Jember (beritajatim.com) – Data dan rekam jejak bisnis menjadi kunci keberhasilan program kredit Rp 100 juta tanpa agunan untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari pemerintah. Pemerintah menyediakan dana Rp 120 triliun untuk program ini.
“Kita tahu permasalahan yang selalu el clasico adalah masalah SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dan lain-lain. Kami minta masalah SLIK ini harus diselesaikan,” kata Charles Meikyansah, anggota Komisi XI DPR RI dari Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang, usai acara sosialisasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (27/11/2025).
Kendala SLIK ini mengacu pada catatan buruk pelaku usaha dalam urusan dengan perbankan, seperti kredit macet: ketidaksesuaian data, pemyalahgunaan identitas, maupun masalah administratif keterlambatan pelaporan pelunasan dari lembaga keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.
Charles berjanji untuk duduk bersama dengan Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Pertemuan ini akan membicarakan peluang UMKM memperoleh kredit. “Benar gak SLIK tidak jadi masalah, tanpa agunan, dan bisa mendapatkan lebih dari dua kali,” katanya.
Charles merasa perlu membicarakan ini dengan sejumlah pemangku kewenangan untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Apalagi pada kuartal ketiga 2025, menurutnya, kredit untuk UMKM turun dibandingkan tahun lalu.
“Ada apa dengan UMKM? Apakah karena NPL (Non Performing Loan) atau kredit macetnya yang naik, ataukah memang usaha mereka pasca Covid kemarin masih berbekas dan belum bangkit lagi. Ataukah memang mereka sedang mengganti jenis usaha atau sudah terjadi shifting atau pergeseran dari usaha-usaha lama menjadi model-model usaha baru,” kata Charles.
Charles ingin pelaku UMKM mampu mengakses perbankan dan sektor-sektor lain untuk mendapatkan modal tanpa permasalahan di kemudian hari. “Kita tahu di luar perbankan memang sangat mudah (mendapatkan pinjaman). konsekuensinya suku bunganya sangat tinggi,” katanya.
“Sementara kalau Himbara (Himpunan Bank Negara) dan bank-bank konvensional lainnya persyaratannya lebih rigid, tapi kemudian suku bunganya bisa jauh lebih kecil dibandingkan pay later maupun pinjaman online,” kata Charles.
Charles ingin tahu nominal porsi kredit untuk Jember. “Saya ingin tahu kenapa, karena ini sangat dinamis. Hari ini dikasih, kalau kemudian Jember kekurangan atau Jember kelebihan, pasti ditambahi atau dikurangi. “Saya berharap (kuota untuk) Jember bisa diserap semua di kuartal kedua atau ketiga tahun depan, sehingga bisa ditambahi,” katanya.
Charles meminta konstituennya untuk mendata pelaku UMKM di antara mereka. “Kita harus bawa mereka, secara bimbingan teknisnya jelas, manajemennya jelas, dan yang tidak kalah penting mereka bisa naik kelas. atau jangan sampai tinggal kelas,” katanya. [wir]
