Blitar (beritajatim.com) – Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mengonfirmasi penurunan alokasi anggaran renovasi gedung sekolah pada APBD Induk 2026 menjadi Rp2,4 miliar untuk memperbaiki 13 satuan pendidikan jenjang SD dan SMP. Penurunan signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,6 miliar ini memicu kekhawatiran akan semakin panjangnya antrean perbaikan gedung sekolah rusak di wilayah Bumi Penataran.
Visi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak tampaknya harus berjalan lebih lambat pada tahun anggaran ini. Meskipun kebutuhan perbaikan di lapangan masih sangat tinggi, alokasi dana renovasi gedung sekolah justru mengalami penyusutan dibandingkan periode sebelumnya.
Berdasarkan data resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, pemerintah daerah tahun ini hanya menyiapkan dana sebesar Rp2,4 miliar untuk sektor infrastruktur pendidikan. Anggaran yang terbatas tersebut dialokasikan untuk menyentuh 13 unit satuan pendidikan yang terdiri dari jenjang SD dan SMP.
“Untuk tahun ini di APBD induk baru ada 2,4 Miliar untuk 13 unit SD dan SMP,” ungkap Agus Santosa, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar pada Senin (23/02/2026). Keterangan ini mempertegas kondisi fiskal daerah yang harus membagi prioritas pembangunan di tengah banyaknya sekolah yang membutuhkan penanganan segera.
Jika ditarik ke belakang, terdapat ketimpangan yang cukup mencolok dalam komitmen anggaran untuk infrastruktur pendidikan di Kabupaten Blitar. Pasalnya, pada tahun 2025, pemerintah daerah mampu menggelontorkan dana sebesar Rp5,6 miliar yang berhasil menjangkau perbaikan 30 unit sekolah.
Penurunan anggaran hingga lebih dari 50 persen ini dipastikan membuat proses pemulihan sarana belajar mengajar menjadi tidak merata. “Kemarin ini ada anggaran telah dilakukan pembangunan di 30 unti sekolah dengan nilai total 5,6 Miliar untuk tahun 2025,” beber Agus.
Secara matematis, rata-rata biaya renovasi per sekolah di Kabupaten Blitar saat ini berada di angka Rp184 juta. Namun, yang menjadi catatan kritis bagi publik adalah daya jangkau pemerintah yang kian menurun dalam menyediakan ruang kelas yang aman dan nyaman.
Kondisi tersebut memaksa sejumlah sekolah rusak di Bumi Penataran harus kembali mengantre dalam daftar tunggu perbaikan yang semakin panjang. Pemangkasan anggaran ini menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan Blitar di tengah upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Dinas Pendidikan menegaskan bahwa koordinasi dengan pihak terkait akan terus dilakukan guna memastikan keberlanjutan rehabilitasi fasilitas pendidikan. “Program ini akan terus berlanjut karena kondisi sekolah kita yang butuh penanganan,” pungkas Agus menutup keterangannya. [owi/beq]
