Jember (beritajatim.com) – Ada semangat ahlussunnah wal jamaah (aswaja) dalam hubungan internasional antara Indonesia dengan Thailand. Semangat ini menegaskan peran Nahdlatul Ulama dalam menciptakan perdamaian dunia.
Hal ini disampaikan Moch. Eksan, dosen mata kuliah aswaja Universitas PGRI Argopuro, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (3/8/2023). “Proses pencarian bentuk hubungan Thailand dan muslim Pattani dalam damai tak lepas dari prakarsa dari Kiai Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar NU,” katanya.
Menurut pendiri Eksan Institute ini, adik kandung Kiai Abdul Muchith Muzadi itu berjasa dalam membangun perdamaian di kawasan Thailand Selatan. “Kiai Hasyim tercatat sebagai juru damai antara pemerintah Thailand dan muslim Pattani,” kata Eksan.
Hasyim Muzadi piawai menjelaskan hubungan agama dan negara. Dia juga memaparkan pentingnya hubungan harmonis antara ulama dan pemerintah yang menjadi landasan filosofis dari perdamaian di daerah bekas Kerajaan Islam Pattani tersebut.
Sebelum memaparkan lebih jauh peran NU dan aswaja, Eksan menjelaskan, profil Thailand yang berbentuk monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Saat ini, Negeri Gajah Putih itu dipimpin Raja Maha Vajiralongkorn sejak 13 Oktober 2016, dengan kepala pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha yang berkuasa sejak 22 Mei 2014 sampai 13 Juli 2023.
Penganut agama Budha adalah mayoritas di Thailand dengan jumlah 65,8 juta atau 94,50 persen. “Islam adalah agama terbesar kedua di Thailand. Populasi muslim mencapai 4,29 persen atau setara 2,9 juta dari 69,6 juta penduduk,” kata Eksan.
Kendati minoritas, muslim di Thailand solid secara politik. Politisi muslim kawakan Wan Muhamad Noor Matha, seorang muslim Pattani memimpin partai Prachachart yang hanya memperoleh 1,59 persen pemilih atau 9 kursi parlemen. “Namun, Noor termasuk pendukung junta militer yang mengendalikan politik Thailand, sehingga ia dapat berkah dari sokongan mantan PM Prayut dan menjadi Ketua Parlemen,” kata Eksan.
Sebelumnya Noor yang adalah lahir pada 11 Mei 1944 ini pernah menjadi Menteri Perhubungan (1995-1996), Ketua DPR dan Presiden Majlis Nasional Thailand (1996-2000), Menteri Perhubungan (2001-2002), Menteri Dalam Negeri (2002-2004), Wakil Perdana Menteri (2004-2004), Menteri Pertanian dan Kerjasama (2004-2005)..
“Jujur, capaian politik Noor melebih basis pemilih muslim di Thailand. Kepiawaiannya sebagai politisi senior yang intelektual dan profesional, membuatnya memperoleh posisi terhormat,” kata Eksan.
Namun capaian ini bisa dibaca dengan dua perspektif. Pertama, bentuk afirmasi dan kognisi negara terhadap muslim pattani yang dikuasai Kerajaan Thai sejak abad ke-19. Kedua, ini bagian dari kosmetik politik bangsa Thai untuk meredam tekanan politik dari dalam dan luar yang terus mengobarkan keinginanan Thailand Selatan Merdeka.
“Berulang-ulang gerakan separatis menyeret konflik militer di daerah Muslim Pattani Malayu sampai 2004, karena tindakan diskriminatif dan ketimpangan pembangunan di wilayah tersebut,” kata Eksan.
Dalam situasi ini, Hasyim Muzadi menjadi mediator. “Sosok Kiai Hasyim yang moderat menimbulkan kepercayaan dari banyak pihak yang terlibat konflik. Raja dan otoritas Thailand percaya, para ulama Pattani juga percaya,” kata Eksan.
Hasyim Muzadi percaya bahwa Pattani merupakan bagian integral dari wilayah kedaulatan Thailand. “Oleh karena itu Muslim Melayu di sana adalah warga negara yang memiliki kedudukan hukum yang sama di depan negara dan pemerintahan. Islam layaknya Budhisme bisa menjadi spirit positif dan konstruktif bagi Thaiisme Pattani,” kata Eksan.
Banyaknya muslim Pattani yang ‘nyantri’ di pondok-pondok pesantren NU yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama Jawa, membuat perspektif Hasyim Muzadi bisa cepat diterima kalangan ulama. “Semua pihak percaya bahwa jalan damai lebih baik daripada perang yang menimbulkan kerusakan bagi kedua belah pihak,” kata Eksan.
“Rupanya ikhtiar Kiai Hasyim cukup menurunkan ketegangan separatisme dan menasionalisasikan Pattani dalam bingkai Thaiisme, bahwa mereka bersaudara dan ikut bertanggungjawab bagi perkembangan dan kemajuan Thailand,” kata Eksan.
Merdeka bukan satu-satunya solusi. Menurut Eksan, muslim Pattani bisa menjejaki langkah Haji Sulong sejak 1947 yang memperjuangkan otonomi daerah yang memberi kebebasan untuk memiliki gubernur sendiri dari Pattani Muslim Malayu, menerapkan syariat Islam, menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, dan memeratakan pembangunan.
Kedua belah pihak sepakat memilih jalan demokrasi. Minoritas muslim di Thailand pun berdiaspora masuk ke dalam partai politik di luar partai yang dipimpin Wan Muhamad Noor. Konsekuensinya, lanjut Eksan, negara mayoritas Budha itu harus melindungi kaum muslimin dan menganggapnya mitra sejajar dan setara dalam membangun Thailand dalam segala bidang.
“Jalan demokrasi yang mereka sepakati bersama bisa memunculkan perdana menteri dari Muslim Pattani sekalipun. Sebab, demokrasi menganjurkan bagi para pemeluknya untuk menanggalkan sektarianisme dan lepas dari perbedaan agama, suku dan budaya,” kata Eksan. [wir]
