Jakarta (beritajatim.com) – Krisis pangan menjadi bayang-bayang yang bakal dihadapi dunia. Ancaman dari krisis ini mulai tampak, terlebih setelah munculnya konflik geopolitik global.
Potensi krisis pangan global sendiri sudah beberapa menjadi bahan pembicaraan di sejumlah pertemuan jelang KTT G20. Khususnya dalam kelompok kerja pertanian (Agriculture Working Group) G20.
Ekonom INDEF, Andry Satrio Nugroho menyatakan negara-negara yang terlibat dalam G20 telah menjalin komitmen untuk memberikan perhatian khusus terhadap isu krisis pangan global. Isu ini punya nilai urgensi.
“Memang mereka sudah berkomitmen untuk bersama-sama setidaknya punya urgensi terkait krisis pangan, karena salah satu persoalan krisis pangan yaitu nutrisi dan kemiskinan,” ujar Andry.
Agriculture Working Group sendiri telah bersepakat untuk mengkampanyekan inisiasi sistem pangan berkelanjutan. Sehingga, ketika terjadi krisis, sektor pangan mampu tetap bertahan.
“Ketangguhan pertanian dan sistem pangan menjadi hal penting,” kata dia.
Beberapa inisiatif global telah diluncurkan oleh organisasi regional, internasional, dan bahkan secara mandiri oleh beberapa negara. Di antaranya UN Global Crisis Response Group (GCRG), G7 Global Alliance for Food Security (GAFS), Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP), International Finance Institutions Action Plan, dan Global Development Initiative.
“Agriculture ministerial negara G20 ingin adanya praktek perdagangan pangan yang setidaknya bisa terbuka, transparan tidak mendiskriminasi dan bisa menciptakan komoditas pangan yang tersedia dan bisa dijangkau oleh seluruh negara,” sebut Andri.
Dia juga mendorong organisasi internasional terkait untuk memonitor implementasi hasil hasil kesepakatan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan Indonesia membuktikan ekonomi lebih resilien dibanding negara maju atau negara besar lain. Meski demikian, dia mengingatkan untuk lebih waspada mengingat kondisi global belum stabil.
“Yang perlu kita waspadai adalah ke depannya, di Kuartal IV dan 2023,” terangnya.
Menurut Faisal, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak didorong oleh kalangan menengah atas yang mempunyai daya beli relatif lebih tahan pada inflasi. Tetapi, Faisal menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat kelas menengah bawah.
“Sebetulnya ekonomi itu digerakkan oleh kalangan menengah-atas yang tidak terlalu banyak terpengaruh oleh inflasi namun inflasi yang lebih tinggi itu mengena pada daya beli terutama pada kalangan bawah,” tandasnya.
Faisal mengungkapkan pentingnya konsumsi rumah tangga dengan menjaga daya beli masyarakat. Ini untuk menepis kekhawatiran pertumbuhan ekonomi lebih tinggi disertai kesenjangan lebih lebar antara kalangan menengah-atas dan kalangan bawah.
[berita-terkait number=”4″ tag=”ekonomi-nasional”]
Masyarakat bawah tidak mendapat multiplier effect (efek ganda) yang cukup dari pertumbuhan ekonomi. Mereka justru mendapat tekanan baru karena adanya kenaikan biaya hidup sebab inflasi.
“Jadi yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan kalangan menengah ke bawah, kebijakan-kebijakan insentif yang diberikan itu jangan sampai kontra-produktif terhadap menjaga daya beli kalangan menengah ke bawahnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan menjadi perhatian dunia dalam penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali, pada 15-16 November ini. Ini tidak lepas dari performa perekonomian Indonesia dalam kondisi yang baik.
“Dari segi recognition, Indonesia akan menjadi perhatian dunia,” kata Airlangga.
[hen/beq]
