Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso menyerap berbagai aspirasi warga saat menggelar reses di Rusunawa Sumbo, Selasa (28/7/2026).
Permasalahan pendidikan, layanan kesehatan, hingga administrasi kependudukan menjadi isu yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam forum tersebut.
Cahyo mengatakan reses menjadi sarana bagi DPRD untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi warga. Menurutnya, seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut sesuai kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.
“Di sini kami mendengar banyak masukan dan aspirasi dari warga yang ada di wilayah ini,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jatim ini.
Persoalan pendidikan menjadi keluhan utama warga, terutama terkait layanan SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Warga juga menyampaikan dugaan adanya berbagai pungutan di sekolah yang dinilai bertentangan dengan semangat penyelenggaraan pendidikan gratis.
“Kami menerima dugaan-dugaan terkait pelayanan pendidikan yang dianggap tidak sesuai dengan regulasi ataupun peraturan. Ini tentu akan menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar politisi muda ini.
Selain pendidikan, warga juga mengeluhkan kebijakan pembatasan jumlah Kartu Keluarga (KK) dalam satu alamat yang dinilai menyulitkan penghuni rumah susun.
Cahyo menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan hak masyarakat memperoleh akses terhadap hunian dan layanan administrasi kependudukan.
“Kita tahu untuk mengakses hunian yang layak itu tidak mudah karena biaya perumahan cukup besar. Karena itu warga berharap ada kelonggaran dalam kebijakan administrasi kependudukan agar tidak menambah beban mereka,” kata pria yang juga Ketua DPC Gerindra Kota Surabaya ini.
Dalam kesempatan itu, Cahyo juga menyosialisasikan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengaku masih menemukan banyak warga yang belum mengetahui keberadaan program tersebut sehingga sosialisasi dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
“Kami ingin memastikan program-program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat. Jangan sampai ada warga yang seharusnya berhak mendapatkan layanan, tetapi tidak memanfaatkannya hanya karena belum memperoleh informasi,” pungkas dia. [asg/ian]
