Bojonegoro (beritajatim.com) — Ancaman musim kemarau panjang mulai terlihat di depan mata. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pun tak tinggal diam. Lewat sebuah langkah antisipatif, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menerbitkan surat edaran sebagai alarm dini bagi sektor pertanian agar bersiap menghadapi kondisi cuaca yang diprediksi lebih kering dan berlangsung lebih lama dari biasanya.
Surat edaran bernomor 520/531/412.221/2026 yang diteken pada 16 Maret 2026 itu menjadi panduan penting bagi petani di Bojonegoro. Isinya jelas: bersiap, beradaptasi, dan bertahan.
Berdasarkan prakiraan dari BMKG Tuban, awal musim kemarau di Bojonegoro tahun ini tidak datang serentak. Ia hadir bertahap, terbagi dalam tiga periode dasarian. Wilayah seperti Balen, Baureno, Kanor, dan Kepohbaru diperkirakan mulai memasuki kemarau pada pertengahan April.
Disusul sebagian besar kecamatan lain di akhir April. Sementara wilayah seperti Bubulan, Gondang, hingga Temayang baru akan merasakan kemarau pada awal Mei. Artinya, waktu terus berjalan dan petani dituntut untuk sigap membaca situasi.
Bupati Setyo Wahono pun menegaskan lima langkah kunci yang harus segera dilakukan. Pertama, soal pengelolaan air. Dalam kondisi terbatas, setiap tetes air menjadi sangat berharga. Petani diminta mengoptimalkan sumber air yang ada dan menerapkan sistem irigasi hemat air secara bergiliran, sesuai arahan petugas teknis.
Kedua, penyesuaian pola tanam. Ini bukan saatnya memaksakan kehendak. Petani dihimbau menyesuaikan jadwal tanam dengan ketersediaan air. Bahkan, untuk wilayah yang minim air, dianjurkan beralih dari padi ke tanaman palawija. Sementara daerah yang masih mendapat suplai irigasi, disarankan memilih varietas padi tahan kering dengan masa panen lebih cepat.
Ketiga, perlindungan tanaman. Musim kering kerap menjadi pintu masuk serangan hama. Karena itu, kewaspadaan harus ditingkatkan. Penggunaan pupuk organik, agen hayati, hingga biosaka didorong sebagai solusi ramah lingkungan, disertai konsultasi intensif dengan penyuluh pertanian.
Keempat, penguatan kelembagaan petani. Dalam situasi sulit, gotong royong menjadi kunci. Kelompok tani diharapkan aktif bekerja sama, mulai dari membersihkan saluran irigasi hingga menyusun strategi pengelolaan air bersama.
Kelima, peran pemerintah desa hingga kecamatan harus semakin kuat. Koordinasi distribusi air, pemenuhan sarana pertanian, hingga pelaporan kondisi lapangan menjadi hal yang tak bisa ditawar.
“Mari bersama-sama meningkatkan peran pemerintah mulai dari desa, kelurahan hingga kecamatan, terutama dalam memastikan distribusi air berjalan adil dan kebutuhan petani dapat terpenuhi,” tegas Bupati Wahono. [lus/suf]
