Ringkasan Berita
* Ratusan massa yang terdiri dari petani, relawan, pemasok, dan mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Jawa Timur menggelar aksi damai di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Rabu (8/7/2026).
* Meskipun mendukung penuh keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dampak ekonomi mikronya yang besar, mereka menuntut evaluasi total terhadap tata kelola anggaran, peningkatan komunikasi dengan pihak ketiga, serta solusi atas dampak penghentian operasional dapur yang mendadak selama libur sekolah.
———————————————————
Surabaya (beritajatim.com) – Kawasan depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, riuh oleh ratusan massa pada Rabu (8/7/2026). Elemen masyarakat yang terdiri dari relawan, pemasok bahan pangan, petani, hingga mitra pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Jawa Timur turun ke jalan menggelar Pawai Akbar.
Menariknya, aksi ini bukan bentuk penolakan. Massa sepenuhnya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun mereka membawa catatan kritis yang tajam: pemerintah harus segera membenahi sistem tata kelola program.
Sebagai bentuk protes damai sekaligus pembuktian dampak positif program, para peserta membagikan sayuran segar hasil panen petani kepada para pengendara yang melintas. Mereka ingin menunjukkan bahwa MBG telah menjadi urat nadi baru bagi roda ekonomi sektor pertanian.
Koordinator Lapangan Aksi, Reza Pahlevi, menyayangkan narasi publik yang belakangan ini terlalu banyak membingkai program MBG dari sisi negatif. Padahal, di tingkat bawah, dampak ekonomi yang dihasilkan sangat masif.
“Dampak ekonomi mikronya sangat luar biasa bagi petani, UMKM, dan pekerja lokal. Namun, kami meminta Presiden bertindak tegas terhadap segala bentuk dugaan korupsi anggaran. Anggaran harus difokuskan langsung ke dapur untuk belanja bahan baku dan operasional, bukan untuk pengadaan yang tidak mendesak,” tegas Reza.
Massa juga menyoroti isu rencana pemangkasan anggaran MBG tahun 2027 yang kabarnya mencapai Rp174 triliun. Mereka mendesak agar efisiensi tersebut menyasar belanja seremonial, bukan malah memotong pos anggaran krusial seperti biaya distribusi makanan atau operasional dapur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Salah satu poin krusial yang disuarakan adalah minimnya komunikasi dua arah antara Badan Gizi Nasional dengan mitra pengelola dapur. Banyak mitra lokal yang telah menanamkan investasi besar bahkan hingga mengajukan pinjaman ke perbankan demi membangun dapur SPPG sesuai standar pemerintah.
Kini, di tengah mencuatnya wacana pengurangan jumlah SPPG, beberapa dapur yang sudah selesai dibangun justru terlantar dan belum kunjung dioperasikan.
“Mitra itu partner pemerintah, bukan bawahan. Setiap kebijakan strategis yang berdampak pada operasional dapur semestinya dibicarakan bersama. Kami berharap Kepala Badan Gizi Nasional membuka ruang dialog terbuka,” tambah Reza.
Kebijakan penghentian sementara operasional dapur selama masa libur sekolah yang diterapkan secara mendadak juga memicu dampak domino yang berat di lapangan.
* Bagi Relawan: Setiap dapur rata-rata mempekerjakan 50 relawan lokal yang mayoritas telah melepas pekerjaan lama mereka. Penutupan mendadak membuat ribuan tenaga kerja di Jawa Timur kehilangan sumber penghasilan utama tanpa kepastian.
* Bagi Petani: Kepastian serapan pasar yang selama ini mereka nikmati mendadak terputus total.
Koordinator Komunitas Petani Malang Raya, Sholehuddin, memaparkan bahwa selama hampir satu tahun terakhir, para petani telah mengubah total pola tanam demi menyuplai kebutuhan harian dapur MBG.
“Dulu harga tidak stabil, tapi sejak ada MBG, hasil panen kami pasti dibeli setiap hari dengan harga yang baik. Sekarang pengiriman berhenti total, harga di pasar umum mulai naik-turun lagi, dan petani kebingungan menyalurkan stok sayur yang melimpah,” ungkap Sholehuddin.
Hal serupa juga diungkapkan Mudrikah, relawan SPBG di Surabaya mengaku sudah hampir sebulan dirinya belum bekerja lagi di dapur SPBG. Dan hingga kini belum mendapatkan pemasukan lagi.
“Saya awalnya ibu rumah tangga dan bekerja jadi relawan mampu membantu ekonomi keluarga. Anak-anak saya bisa makan lauk karena saya dapat gaji di dapur SPBG,” ungkapnya.
Melalui aksi ini, massa berharap bisa menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak, agar suara dari rantai terbawah program MBG ini dapat diteruskan dan menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah pusat.[rea]
