Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah setempat. Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat, terutama para sopir angkutan, nelayan, dan pelaku usaha yang bergantung pada pasokan solar bersubsidi.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, Salman Al-Farisi usai melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke SPBU Budaagan, Pademawu, Rabu (1/7/2026) lalu. Khususnya usai mendengar aspirasi dari puluhan nelayan ke Gedung wakil Rakyat di Jl Kabupaten 107 Pamekasan.
Bahkan dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait agar segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kelangkaan tersebut, terlebih kondisi tersebut mengakibatkan para nelayan gagal melaut.
[irp posts=”1523895″ ]
“Semua aduan nelayan sudah kami tindak lanjuti, mulai dari sidak ke SPBU hingga pemanggilan dinas terkait. Oleh karena itu, distribusi BBM bersubsidi harus dipastikan berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” kata Salman Al-Farisi, Jum’at (3/7/2026).
Selain itu, pihaknya juga mendorong agar dilakukan pengawasan terhadap penyaluran solar bersubsidi guna mencegah penyalahgunaan maupun distribusi yang tidak tepat sasaran. “Kami rasa pengawasan yang lebih ketat sangat penting agar pasokan solar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ungkapnya.
Kelangkaan solar di sejumlah SPBU disebut menyebabkan antrean kendaraan mengular, tidak jarang pengemudi harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, tidak terkecuali para nelayan. Bahkan tidak sedikit yang harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya karena stok telah habis.
[irp posts=”1523976″ ]
“Persoalan solar tidak hanya terjadi di daerah, melainkan telah menjadi isu nasional. Banyak faktor yang mempengaruhi kelangkaan ini, mulai dari lambatnya pendistribusian hingga pengurangan pasokan,” jelasnya.
Pihaknya berharap persoalan ini segera mendapat perhatian serius dari seluruh pihak terkait, sehingga distribusi solar kembali normal dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu. “Selain solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pasokan, kami juga meminta adanya evaluasi terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi,” imbuhnya.
“Berdasar hasil sidak yang kami lakukan di lapangan, tidak terdapat pengurangan kuota distribusi solar dari Pertamina. Makanya kami meminta pihak SPBU agar segera melakukan distribusi khususnya kepada para nelayan,” pungkasnya. [pin/aje]
