Ringkasan Berita:
- Pemkab Blitar mengajukan anggaran Rp174 miliar dari APBN untuk pembangunan infrastruktur.
- Usulan mencakup perbaikan jalan menuju Jalur Lintas Selatan (JLS), pembangunan dua jembatan, dan penguatan irigasi.
- Perbaikan jalan sepanjang 19 kilometer diusulkan dengan nilai Rp94 miliar melalui Kementerian PUPR.
- Delapan daerah irigasi dipastikan mendapat persetujuan pendanaan sekitar Rp19 miliar untuk mendukung ketahanan pangan.
Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar mengupayakan tambahan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp174 miliar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Dana tersebut diusulkan untuk membiayai peningkatan jalan menuju Jalur Lintas Selatan (JLS), pembangunan jembatan bentang panjang, serta rehabilitasi jaringan irigasi pertanian.
Langkah ini ditempuh sebagai strategi mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan pinggiran dan pesisir selatan Kabupaten Blitar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Agus Zaenal, mengatakan pihaknya telah mengajukan proposal perbaikan jalan sepanjang 19 kilometer dengan nilai Rp94 miliar melalui aplikasi Sistem Informasi Terintegrasi Infrastruktur (SITIA) milik Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.
“Saat ini kami sedang mengajukan ke Kementerian PU melalui aplikasi SITIA milik Ditjen Bina Marga. Kami usulkan Rp94 miliar untuk 19 kilometer ruas jalan,” ujar Agus Zaenal, Sabtu (13/6/2026).
Dalam usulan tersebut, Pemkab Blitar memprioritaskan peningkatan akses menuju Jalur Lintas Selatan, khususnya di wilayah timur yang menghubungkan Kecamatan Binangun dan Wates hingga perbatasan Kabupaten Malang.
Dua ruas jalan yang menjadi prioritas meliputi Wates–JLS melalui Desa Tulungrejo serta Besole–JLS di Kecamatan Wonotirto.
Menurut Agus, pembangunan akses tersebut diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat konektivitas kawasan selatan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi, distribusi hasil pertanian, dan program swasembada pangan nasional.
Selain pembangunan jalan, Pemkab Blitar juga mengajukan pembangunan dua jembatan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat dan kelompok tani.
Kedua proyek tersebut meliputi Jembatan Ngembul di Kecamatan Binangun serta Jembatan Kaolon yang menghubungkan Kecamatan Binangun dengan Kecamatan Sutojayan.
“Jembatan ini secara fisik memang terlihat kecil, tapi bentangnya cukup panjang sekitar 70 meter. Karena itu, keperluan anggarannya juga menjadi besar, yakni sekitar Rp80 miliar,” jelas Agus.
Ia menjelaskan, apabila usulan tersebut disetujui pemerintah pusat, seluruh proses pembangunan akan dilaksanakan langsung oleh kementerian sehingga tidak membebani sumber daya teknis di tingkat daerah.
“Usulan kementerian itu nanti pelaksanaannya juga dari kementerian, jadi kita hanya sebagai penerima manfaat saja,” tegasnya.
Untuk memperbesar peluang persetujuan, Pemkab Blitar terus melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk membangun dukungan dari Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur.
“Kami juga masih mencari dan menggalang dukungan dari Komisi V DPR RI,” imbuh Agus.
Di tengah proses pengajuan jalan dan jembatan, kabar positif datang dari sektor pertanian. Agus memastikan usulan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi telah memperoleh persetujuan dari Balai Besar terkait.
Sebanyak delapan daerah irigasi di Kabupaten Blitar dipastikan memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp19 miliar untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian di wilayah selatan.
“Untuk irigasi pertanian sudah di-ACC Balai Besar, nilainya sekitar Rp19 miliar. Ini ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah selatan. Dukungannya diarahkan untuk swasembada, mulai dari komoditas hortikultura sampai dengan tebu atau gula,” pungkasnya. [owi/beq]
