Ringkasan Berita:
- Samanhudi Anwar resmi terpilih sebagai Ketua KONI Kota Blitar.
- Kemenangan tersebut dinilai menjadi sinyal kuat kembalinya Samanhudi ke panggung politik lokal.
- Samanhudi menuding adanya campur tangan elit pemerintah daerah dalam proses pemilihan KONI.
- Mantan Wali Kota Blitar itu menegaskan dukungan akar rumput terhadap dirinya masih solid.
Blitar (beritajatim.com) – Terpilihnya mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar memunculkan babak baru dalam dinamika politik lokal. Kemenangan tersebut tidak hanya menjadi peristiwa olahraga, tetapi juga dinilai sebagai momentum kembalinya Samanhudi ke panggung politik Kota Blitar.
Tokoh yang dikenal dengan julukan “Panglima Kawula Alit” itu sebelumnya sempat tersandung kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan perkara pidana yang membuat kiprah politiknya meredup dalam beberapa tahun terakhir.
Namun kemenangan dalam pemilihan Ketua KONI Kota Blitar kini dianggap menjadi bukti bahwa pengaruh politik Samanhudi di akar rumput masih cukup kuat.
“Legalitas dari bawah itu betul-betul masih kuat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu yang terpenting,” ujar Samanhudi, Rabu (20/5/2026).
Pernyataan tersebut seolah menjadi penegasan bahwa dirinya masih memiliki basis loyalis yang solid di Kota Blitar. Bahkan, Samanhudi menyamakan tensi pemilihan Ketua KONI dengan kontestasi politik setingkat Pilkada.
Ia juga secara terbuka menuding adanya cawe-cawe atau intervensi dari elit Pemerintah Kota Blitar dalam proses pemilihan Ketua KONI.
“KONI biasanya opo jarene pemerintah daerah. Tapi sekarang, jagonya pemerintah daerah akan kalah. Bahwa kekuatan rakyat masih ada di Kota Blitar ini,” katanya.
Samanhudi menyayangkan adanya dugaan intervensi pemerintah daerah terhadap organisasi olahraga yang menurutnya seharusnya independen dan bebas dari kepentingan politik.
“Saya bawa buktinya ada cawe-cawe. Zaman saya dulu, saya biarkan saja. Harusnya memikirkan, pemerintah Kota Blitar ini sudah sejahtera belum? Kalau saya mikir, pemerintah Kota Blitar ini belum baik-baik saja,” kritiknya.
Menurut Samanhudi, pencalonannya sebagai Ketua KONI lahir dari dorongan sejumlah cabang olahraga yang menginginkan organisasi tersebut dipimpin oleh putra daerah asli Kota Blitar.
Ia mengklaim marwah KONI harus dijaga agar tidak menjadi alat kepentingan kelompok tertentu.
Terkait masa lalunya yang kerap menjadi sorotan publik, Samanhudi menegaskan dirinya tetap memenuhi seluruh ketentuan hukum dan aturan organisasi untuk maju sebagai calon Ketua KONI.
“Kemarin didemo, saya tertawa. Saya orang hukum, tahu hukum itu seperti apa. Saya tidak melanggar AD/ART maupun aturan Kemenkumham, makanya saya mencalonkan diri,” tegasnya.
Di tengah nuansa politik yang mengiringi kemenangannya, Samanhudi tetap memaparkan komitmennya terhadap kemajuan olahraga Kota Blitar, terutama dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2027.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat olahraga untuk meningkatkan prestasi atlet daerah.
Samanhudi juga mengingatkan agar anggaran olahraga tidak dijadikan alat tekanan politik terhadap KONI.
“Jangan mengancam kalau yang menang Samanhudi tidak dikasih dana. Tidak bisa sewenang-wenang kepala daerah seperti itu, semua tergantung dewan dan gubernur. Pemerintah itu tugasnya cuma melihat, membina, memberi dana, selesai,” pungkasnya.
Kemenangan Samanhudi di tubuh KONI kini memunculkan berbagai spekulasi politik di Kota Blitar. Banyak pihak menilai langkah tersebut bisa menjadi awal konsolidasi kekuatan politik baru menjelang dinamika politik daerah ke depan. [owi/beq]
