Ponorogo (beritajatim.com) – Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) turun langsung ke Kabupaten Ponorogo untuk mengecek pelaksanaan program pemenuhan gizi. Inspeksi mendadak (sidak) dilakukan ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan program berjalan sesuai aturan. Langkah ini dilakukan setelah muncul berbagai informasi di media sosial terkait pelaksanaan program tersebut di lapangan. Direktur Sistem Pemenuhan Gizi BGN, Enny Indarti, mengatakan pihaknya sengaja datang langsung ke daerah untuk memastikan standar pelaksanaan benar-benar dijalankan.
“Program ini harus meningkatkan kualitas layanan sekaligus memberdayakan masyarakat lokal. Tadi saya sudah sidak langsung, ternyata ada UMKM dari Madiun dan tenaga kerja dari Madiun, padahal itu tidak sesuai dengan Perpres 115,” ungkap Enny Indarti, usai menghadiri rakor MBG Kabupaten Ponorogo, Ruang Rapat Besar Lantai II Bapperida Ponorogo, Rabu (11/3/2026).
Enny menegaskan, semangat utama dari Peraturan Presiden Nomor 115 adalah memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam program pemenuhan gizi. Selain menjaga kualitas makanan, program ini juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi daerah. Karena itu, keterlibatan UMKM lokal menjadi salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh pengelola SPPG.
“Semangat Perpres 115 itu memberdayakan masyarakat dan UMKM lokal, tentu dengan catatan keamanan pangan tetap dijaga,” jelasnya.
Dalam sidak tersebut, BGN juga menyoroti sejumlah informasi yang beredar di media sosial terkait program makan bergizi. Menurut Enny, tidak semua informasi yang beredar mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dia meminta pihak-pihak terkait untuk menyampaikan informasi yang benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Kita lihat ada beberapa yang beredar di media sosial itu tidak benar. Tolong yang diunggah adalah informasi yang benar, karena kami merasa dirugikan jika informasinya tidak sesuai fakta,” tegasnya.
BGN juga mendorong pengelola SPPG menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk yayasan maupun penerima manfaat. Hubungan yang baik dinilai penting untuk meminimalkan potensi masalah serta mempercepat penanganan jika terjadi kendala dalam pelaksanaan program.
“Biasanya teman-teman di SPPG sudah kami beri pengarahan. Mereka harus menjalin chemistry antara yayasan dan penerima manfaat, supaya kalau ada kejadian bisa dimitigasi dengan cepat,” kata Enny.
Enny menambahkan, BGN saat ini juga sedang melakukan evaluasi terhadap operasional SPPG di berbagai daerah di Pulau Jawa. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar keamanan pangan.
“Di Jawa saat ini ada sekitar 1.000 SPPG yang disuspensi atau dihentikan sementara operasionalnya. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas, memperbaiki IPAL, dan mengurus berbagai perizinan yang masih belum lengkap,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt. Bupati Ponorogo Lisdyarita mengatakan pemerintah daerah juga menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menampung berbagai masukan dari masyarakat. Rapat tersebut melibatkan kepala SPPG, mitra penyedia layanan, serta pihak yayasan guna membahas berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program di lapangan.
“Kami mengadakan rakor ini karena banyak masukan dari masyarakat. Apalagi kalau melihat di media sosial, komentarnya ngeri-ngeri juga. Maka kami kumpulkan kepala SPPG, mitra dan yayasan supaya semua unek-unek bisa disampaikan,” katanya.
Bunda Rita sapaan karib Lisdyarita menilai berbagai polemik yang muncul selama ini sebagian besar dipicu oleh kurangnya komunikasi antar pihak yang terlibat dalam program. Karena itu, pemerintah daerah mendorong agar koordinasi terus diperkuat sehingga program pemenuhan gizi dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dari pertemuan itu terlihat bahwa sebenarnya ada kekurangan komunikasi. Dengan rakor seperti ini diharapkan semuanya bisa saling memahami dan program ini bisa berjalan lebih baik,” tandasnya [end/aje]
