Bangkalan (beritajatim.com) – Persoalan pelayanan dasar di Kabupaten Bangkalan kembali mengemuka. Keterbatasan armada bus sekolah, belum meratanya alat perekaman e-KTP, hingga efektivitas sistem absensi aparatur sipil negara (ASN) menjadi sorotan dalam pertemuan jajaran pemerintah daerah bersama mahasiswa, tokoh masyarakat, DPRD, dan OPD.
Wakil Bupati Bangkalan, Moh. Fauzan Ja’far, secara terbuka mengakui masih adanya sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi, khususnya dalam pemerataan layanan publik.
Di sektor pendidikan, ia menyoroti minimnya armada bus sekolah yang saat ini baru tersedia satu unit. Dengan kondisi tersebut, akses transportasi bagi pelajar di wilayah pelosok dinilai belum optimal.
“Insya Allah akan kami upayakan penambahan armada bus sekolah agar dapat memudahkan mobilitas siswa, khususnya di daerah pelosok,” ujar Fauzan, Jumat (13/2/2026).
Namun hingga kini, belum ada rincian jumlah tambahan armada maupun target waktu realisasi yang disampaikan. Persoalan serupa juga terjadi pada layanan administrasi kependudukan.
Di Kecamatan Kokop, alat perekaman e-KTP belum tersedia sehingga pelayanan masih bergantung pada Kecamatan Tanjung Bumi. Kondisi ini membuat warga harus menempuh jarak lebih jauh untuk mengurus dokumen identitas.
“Peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu program prioritas kami untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Pemkab, lanjut dia, menargetkan tahun ini pengadaan alat perekaman e-KTP dapat direalisasikan agar pelayanan bisa dilakukan langsung di kecamatan masing-masing. Bahkan ke depan, pencetakan e-KTP ditargetkan dapat dilakukan di tingkat kecamatan.
Selain pelayanan eksternal, Wabup juga menyoroti pembenahan di internal birokrasi. Ia menilai sistem e-presensi ASN yang berjalan saat ini masih belum sepenuhnya efektif.
“Sistem ke depan akan kami kaitkan langsung dengan capaian kinerja. Tunjangan berbasis kinerja juga akan menyesuaikan dengan produktivitas masing-masing ASN,” katanya.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kehadiran ASN tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pengakuan atas berbagai keterbatasan tersebut menjadi gambaran bahwa Bangkalan masih menghadapi tantangan dalam pemerataan layanan dasar. [sar/kun]
