Namanya Achmad Imam Fauzi. Namun sejumlah anggota DPRD Jember, Jawa Timur, menyebutnya ‘Pak Gundul’ atau ‘Si Gundul’. Sebuah sebutan yang mengacu pada kepalanya yang plontos, tak menyisakan sehelai rambut pun.
Fauzi menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember. Namun hari-hari ini jabatannya sesekali juga diplesetkan, menjadi Kepala Badan Penerbangan Daerah, Badan Perumahan Daerah, dan terakhir Badan Pengunduran Diri Direksi Perumda.
Plesetan tersebut bukannya tanpa alasan. Dalam beberapa kesempatan, Fauzi tampil memberikan keterangan pers melampaui tugas pokok dan fungsi seorang Kepala Bapenda.
Saat penerbangan komersial Jakarta-Jember oleh Maskapai FlyJaya terhenti pada medio Oktober 2025, Fauzi memberikan keterangan pers seputar alasan terhentinya penerbangan tersebut. Dia mengambilalih tugas Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Gatot Triyono atau Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Regar Jeanne.
Fauzi juga yang tampil di depan membentengi Bupati Muhammad Fawait saat dikritik akademisi Universitas Jember karena saat berpidato mengancam akan mencopot Kepala Dinas Perhubungan. “Bagaimana pun beliau adalah pimpinan saya dan saya menilai pernyataan beliau disalahpahami oleh pihak lain” kata Fauzi kepada Beritajatim.com, Sabtu (18/10/2025).
Saat banjir terjadi di kawasan perumahan, Fauzi mengambil alih tugas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember untuk memberikan keterangan pers. Dengan blak-blakan, dia menuding banjir yang terjadi pada Senin (15/12/2025), disebabkan kesalahan pengembang perumahan yang mengambilalih fungsi sungai.
Terakhir, Fauzi meminta jajaran direksi dan pengawas dua badan usaha milik daerah (BUMD), Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan, mengundurkan diri sebelum masa jabatan masing-masing habis.
Bupati Muhammad Fawait menampik anggapan bahwa Fauzi mendapat tugas khusus sebagai juru bicara atau penyambung lidahnya. “Itu bagian dari team work Jember. Ini bukti team work di Jember berjalan baik,” katanya tertawa, Rabu (31/12/2025).
Sementara itu Fauzi memilih tak berkomentar banyak. “Wis terserah awakmu, gorengen pokok gak gosong,” katanya, berseloroh, setiap kali ditanya soal beberapa isu yang menyangkut dirinya.
Siapakah Fauzi? Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Jember ini bukan pejabat kemarin sore di Pemerintah Kabupaten Jember. Semasa pemerintahan Bupati Faida, dia salah satu orang kepercayaan sang bupati.
Tak hanya menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pengangkatan Fauzi menjadi Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Jember oleh Bupati Faida saat itu sempat diwarnai kontroversi.
Sanksi indisipliner pernah dijatuhkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, gara-gara Fauzi sempat menyebut Gubernur Khofifah Indar Parawansa lalai pada medio 2020.
Fauzi sempat menjadi sasaran kemarahan aktivis lembaga swadaya masyarakat karena dianggap membuat gaduh pemerintahan di Jember.Namun berbeda dengan pejabat pada umumnya yang memilih menghindar saat didemo, dia memilih menemui sejumlah aktivis LSM untuk berdialog di kantornya.
Hubungan Fauzi dengan DPRD Jember tidak baik-baik saja pada masa pemerintahan Bupati Faida. Dia pernah menjadi sasaran lemparan kotak kue yang diarahkan seorang anggota DPRD Jember saat rapat dengar pendapat.
Semasa pemerintahan Bupati Hendy Siswanto, Fauzi sempat ‘masuk kotak’ dengan ditempatkan menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Belakangan dia diangkat menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Jember.
‘Kartunya’ kembali terbuka pada masa pemerintahan Bupati Muhammad Fawait. Tak hanya menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah Jember, Fauzi adalah pejabat kepercayaan Fawait.
Dalam beberapa kali kesempatan, Bupati Fawait akrab menyapa Fauzi ‘Senior’ sebagai bentuk rasa hormat seorang mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang lebih muda terhadap seniornya.
Keduanya memang pernah aktif di HMI. Fawait aktif di HMI Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, dan Fauzi aktif sebagai Ketua HMI Komisariat Pertanian Universitas Jember. Tidak hanya sekali dua kali saran Fauzi didengar dan dipertimbangkan Fawait dalam mengambil keputusan.
Sebagai seorang birokrat, Fauzi punya kebiasaan yang jarang dimiliki birokrat eselon II lainnya: membeli dan membaca buku-buku sosial politik. Terbaru dia membeli buku Infrastruktur Impunitas: Kekerasan Orde Baru di Indonesia karya Elizabeth F. Drexler dan memesan buku Reset Indonesia karya Farid Gaban dan Dandhy Laksono.
“Saya tidak bisa tidur malam-malam kalau belum baca buku,” kata Fauzi. Ia punya ide untuk bikin pojok baca di kantor Bapenda dengan koleksi buku tak hanya bertema pajak dan ekonomi, namun juga politik dan sosial budaya. Ide itu dilontarkannya kepada Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo.
Kritik dari Akademisi
Tindakan Fauzi yang melampaui tugas pokok dan fungsi Kepala Bapenda ini dikritik Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
Iqbal mengingatkan bahwa posisi Kepala Bapenda setara dengan kepala organisasi perangkat daerah lainnya. “Namun ketika urusan komunikasi publik diambil alih oleh Kepala Bapenda, maka ini menegaskan relasi kuasa bupati yang memberikan peran besar dan lebih dominatif Kepala Bapenda dibandingkan kepala dinas atau badan lainnya,” katanya.
Iqbal menyebut hal itu bertentangan dengan upaya negara untuk mengedepankan prinsip good governance, profesionalisme, dan integritas. Diambilalihnya tugas komunikasi publik organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu oleh Kepala Bapenda Jember, menurut Iqbal,, bisa memunculkan persepsi negatif terhadap OPD bersangkutan di mata masyarakat.
“Sangat tidak etis Kepala Bapenda mencampuri urusan dinas atau badan lainnya. Yang terbaca publik secara komunikasi politik adalah ada politisasi dalam birokrasi, di mana Bupati memberikan ruang lebih luas kepada Kepala Bapenda,” kata Iqbal.
“Kalau itu terus-menerus terjadi, maka bukan ‘Jember Baru Jember Maju’, tapi Jember baru dengan kebiasaan baru yang sangat mengganggu. Yang terganggu adalah kualitas profesionalisme aparatur birokrasi daerah,” kata Iqbal.
Iqbal khawatir bupati dituduh tidak merawat integritas birokrasi dan membunuh kualitas kepemimpinannya sendiri. “Kalau kebiasaan ini diteruskan, maka akan jadi bom waktu dan citra reformasi birokrasi di Jember akan tercederai,” katanya.
Penugasan di luar tupoksi kepada Kepala Bapenda, menurut Iqbal, akan menciptakan kesan kuat bahwa telah terjadi politik hegemoni kekuasaan bupati kepada internal aparatur birokrasinya. “Padahal pelayanan publik sangat tergantung dari nilai-nilai kepemimpinan, dimulai dari kepala daerah sampai kepala OPD,” katanya.
Mantan aktivis mahasiswa Universitas Airlangga ini menyarankan Bupati Fawait untuk menyerahkan komunikasi publik pada masing-masing OPD. “Kalau komunikasi publik terus diambil alih Kepala Bapenda, Kepala Bapenda pun menjadi tidak berfokus karena akan terus menerima mandat atau perintah dari bupati untuk menyampaikan segala sesuatu yang di luar tupoksinya,” kata Iqbal.
“Karena memang tidak ada spoke person atau juru bicara bupati, maka fungsi-fungsi komunikasi publik seharusnya diberikan kepada Dinas Komunikasin dan Informasi atau diambil oleh Sekda,” kata Iqbal.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Jember David Handoko Seto mengakui jika tindakan Fauzi itu sedikit dipertanyakan dari aspek etika oleh sejumah kalangan. “Namun karena sudah sepengetahuan Bupati ya sah-sah saja. Toh Bapenda merupakan bagian dari OPD utama di Jember,” katanya. [wir]
