Jember (beritajatim.com) – Kucuran dana Rp 1,5 triliun dari Danantara untuk menyerap gula petani melalui ID Food dinilai Siswono, Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Pabrik Gula Glenmore, Banyuwangi, terlalu sedikit.
Dari total 32 pabrik gula (PG) di provinsi ini, hanya tujuh yang masuk daftar tahap pertama dengan kuota serapan yang belum penuh karena pencairan dana dari Danantara dilakukan bertahap. Tujuh pabrik di Jawa Timur yang masuk tahap pertama adalah PG Asembagus (Situbondo), PG Pradjekan (Bondowoso), PG Glenmore (Banyuwangi), PG Semboro (Jember), PG Gempol Kerep (Mojokerto), PG Ngadirejo (Kediri), dan PG Pesantren Baru (Kediri).
“Jujur saja Rp 1,5 triliun tidak memungkinkan untuk menyambung keberlangsungan rawat tebu yang sudah kita panen. Idealnya Rp 15 triliun, mungkin mampu menjembatani petani tebu untuk menyelaraskan kembali perawatan dan harga gula yang sampai hari ini enggak laku-laku.,” kata Siswono, Kamis (28/8/2025).
Dengan harga Rp 14.500 per kilogram gula, maka Rp 1,5 triliun hanya cukup menyerap kurang lebih 103 ribu ton. “Tidak imbang. Target giling di PG Glenmora tahun ini saja 77 ribu ton,” kata Siswono.
Siswono mengusulkan Badan Urusan Logistik (Bulog) difungsikan maksimal. “Mestinya solusi pemerintah harus mem-backup melalui Bulog di daerah masing-masing,” katanya.
Siswono ingin gula dibeli Bulog seperti padi. “Kalau pembeli tidak ada yang menawar, maka diharapkan pemerintah hadir seperti pada petani padi. Maksud saya ada perlakuan yang sama,” katanya.
Saat ini ratusan ribu ton gula menumpuk di gudang pabrik gula karena itu, pedagang enggan membeli. “Para pedagang itu tidak ada yang berani membeli gula ini, karena para pedagang melihat psikologi pasar sangat negatif,” kata Arum Sabil, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Timur.
“Ketika pedagang beli misalnya siang ini, ternyata tidak sampai ganti malam, ganti hari, hanya ganti jam, tiba-tiba harga turun,” tambah Arum yang juga Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia.
Hal ini membuat petani tebu merana. “Ketika tebu sudah dipanen, gula enggak laku, kita menangis. Kami membudidaya tebu pakai kfredit perbankan. Gula tidak laku, sementara bunga bank terus berjalan,” keluh Siswono.
Petani tebu semakin merana karena, menurut Siswono, harga tetes juga anjlok. “Harga tetes tahun kemarin Rp2.800 per kilo. Sekarang Rp1.000 per kilo,” katanya.
Arum Sabil mengatakan, ada indikasi peredaran gula rafinasi tak sesuai peruntukan industri imakanan dan minuman, sehingga menyebabkan gula petani menumpuk di gudang. “Ini yang kita dorong agar bisa ditertibkan,” katanya.
Menurut Arum, tidak terserapnya gula oleh pasar akan membahayakan produksi pada tahun berikutnya. “Petani sekarang tidak bisa merawat tebunya setelah ditebang karena biayanya tidak bisa berputar. Oleh karena itu kalau negara atau pemerintah membeli gula petani melalui Danantara, perlu saya tegaskan, pemerintah bukan memberikan sumbangan uang kepada petani. Tapi mau membeli gula petani dan uang pemerintah tidak hilang,” katanya.
Arum menegaskan, uang Rp 1,5 triliun itu bukan subsidi. “Tapi bentuk tanggung jawab pemerintah membeli gula petani karena harga sekarang tidak terserap oleh pasar. Dan pemerintah tidak rugi. Bahkan kalau semua gula yang punya petani dan punya PG diambil alih pemerintah, besar kemungkinan kalau kendali di tangan pemerintah, pemerintah justru akan untung,” katanya.
Persoalan kebocoran gula rafinasi ke pasar selalu berulang di setiap masa kepemimpinan presiden. “Nah, agar ini tidak berulang, saya mengusulkan segera dibentuk badan koordinasi, yang terdiri atas institusi-institusi dan pihak-pihak terkait persoalan pergulaan nasional,” kata Arum.
Dengan masuknya semua pemangku kepentingan dalam badan koordinasi itu, Arum yakin semua persoalan gula nasional bisa dibicarakan. “Tidak akan terjadi kebijakan yang saling lempar bola,” katanya. [wir]
