Pamekasan (beritajatim.com) – Aksi massa yang dilakukan mahasiswa dari Universitas Madura (UNIRA), menyegel ruang kerja Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman yang berada di kompleks Kantor Pemerintah Daerah (Pemkab) Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Kamis (14/8/2025).
Penyegelan ruang kantor orang nomor satu di lingkungan Pemkab Pamekasan, dilakukan mahasiswa karena merasa gerah akibat tidak segera ditemui langsung oleh Bupati Pamekasan, khususnya setelah mereka merasa cukup lama berorasi menyampaikan aspirasi.
Bahkan dalam kesempatan tersebut, massa aksi mampu mengecoh dan mengelabui aparat yang menjadi pagar hidup di depan pintu masuk Kantor Pemkab Pamekasan. Mereka memanfaatkan celah yang lepas dari pantauan aparat untuk memasuki ruang kerja Bupati Pamekasan.
Tidak hanya itu, masaa aksi juga menyegel ruang kantor Bupati dengan menggunakan kain putih dengan tulisan ‘Ruangan Bupati Disegel’, serta dipasang menggunakan lakban tepat di pintu ruang kerja Bupati Pamekasan.
“Saya tekankan jika ada intervensi satupun terhadap massa aksi kali ini, maka saya tegaskan akan ada aksi part dua yang akan kami lakukan,” kata salah satu mahasiswa yang berhasil lolos dari aparat dan menyegel ruang kerja Bupati Pamekasan.
Namun ketika tidak menemui titik temu di Kantor Pemkab Pamekasan, massa aksi bergerak menuju rumah dinas bupati Pamekasan. Mereka kembali melakukan orasi tepat di pintu masuk Pendopo Ronggosukowati, yang tepat berada di sisi jalan Kantor Pemda Pamekasan.
Orasi tersebut dilakukan untuk terus meminta agar Bupati Kholilurrahman, segera menemui mereka untuk mendengarkan aspirasi secara langsung. Mereka juga kembali dihadang aparat pengamanan di depan gerbang masuk.
Informasi yang dihimpun beritajatim.com, saat ini Bupati Kholilurrahman masih menghadapi kegiatan lain dan belum bisa menemui massa aksi, sehingga kondisi tersebut membuat mereka tetap bertahan menunggu Bupati Kholilurrahman.
Untuk diketahui, aksi tersebut dilakukan berdasar hasil kajian dengan beragam fakta yang sangat penting untuk segera dilakukan tindakan konkrit oleh Pemkab Pamekasan. Di antaranya sistem pelayanan publik, perusakan lingkungan hidup hingga persoalan tentang reformasi birokrasi di wilayah setempat.
Bahkan massa aksi menilai jika hasil kajian yang dilakukan, menarik kesimpulan bahwa beragam persoalan yang terjadi di kabupaten Pamekasan, dinilai sudah masuk dalam katagori darurat. [pin/but]
