Jakarta (beritajatim.com) — Aksi mogok nasional sopir logistik yang berlangsung selama dua hari pada 13–14 Juli 2025 membuat roda distribusi barang di Tanah Air nyaris lumpuh. Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) mencatat kerugian akibat aksi ini mencapai Rp600 miliar hanya dalam 48 jam.
Presiden DPP Sarbumusi, Irham Ali Saifuddin, menyebut bahwa angka tersebut hanyalah puncak gunung es dari dampak sistemik yang bisa jauh lebih besar. Menurutnya, pemutusan rantai pasok dapat menimbulkan kerugian lanjutan hingga tiga kali lipat. “Kerugian logistik yang tidak terangkut saja mencapai Rp600 miliar. Belum lagi efek domino terhadap sektor lain seperti pangan dan perdagangan,” ujar Irham kemarin.
Aksi Mogok sebagai Bentuk Protes
Aksi mogok ini melibatkan lebih dari 15 ribu sopir dari 11 provinsi dan merupakan respons terhadap rencana pemerintah menerapkan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Loading). Sarbumusi menilai, selama ini suara sopir logistik tidak pernah dilibatkan dalam perumusan kebijakan transportasi nasional.
“Ini bukan hanya soal truk kelebihan muatan, tapi tentang daya beli masyarakat dan keberlangsungan ekonomi nasional. Jika biaya logistik melonjak, harga barang ikut naik. Yang dirugikan tentu rakyat,” tegas Irham.
Peringatan untuk Pemerintah
Sarbumusi mendesak pemerintah agar tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan Zero ODOL. Mereka mengingatkan bahwa kebijakan yang dipaksakan tanpa kajian menyeluruh bisa menjadi bumerang bagi stabilitas ekonomi nasional.
“Kebijakan semestinya tidak dipandang dari aspek teknis semata, melainkan juga dilihat dalam kerangka ekonomi makro yang mencakup kepentingan rakyat kecil,” ujarnya.
Dukungan dan Usulan Dialog Terbuka
Irham menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang mendukung aksi damai ini, termasuk para pedagang pasar, petani, hingga pesantren yang ikut mendoakan kelancaran aksi. Sarbumusi bahkan telah mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dialog terbuka dan melampirkan substansi RUU Perlindungan Pengemudi Transportasi Logistik sebagai bahan pertimbangan.
“Kami tidak menolak aturan, tapi meminta kebijakan yang adil dan realistis. Ini tentang nasib ribuan keluarga sopir dan keberlanjutan rantai pasok nasional,” katanya.
Peringatan Dampak Lebih Luas
Jika kebijakan tetap dipaksakan, Sarbumusi memprediksi lima dampak besar:
Rantai pasok nasional terganggu.
Pasokan pangan menurun.
Harga kebutuhan pokok melonjak.
Daya beli masyarakat turun.
Stabilitas sosial terancam akibat keresahan masyarakat.
Simulasi ekonometrik Sarbumusi bahkan menyebut potensi kerugian mencapai Rp1,5 triliun jika aksi mogok berlangsung selama seminggu. Penurunan produksi diperkirakan mencapai 30 persen dan pendapatan pengusaha bisa anjlok hingga 25 persen hanya dalam dua hari.
Sebagai organisasi buruh berbasis nilai Islam, Sarbumusi menyerukan pemerintah agar menyusun kebijakan berdasarkan prinsip maslahah ‘ammah (kemaslahatan umum). “Islam mengajarkan pentingnya mendengar suara rakyat kecil. Saatnya pemerintah membuka hati dan telinga,” pungkas Irham. [aje]
