Surabaya (beritajatim.com) – Wacana penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL) terus menuai kritik. Presiden DPP Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Irham Ali Saifudin, menilai persoalan ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menata sistem transportasi logistik secara menyeluruh.
Irham menyoroti bahwa sejak era Presiden Soeharto, tidak ada penambahan infrastruktur jalan yang memadai untuk menampung pertumbuhan logistik darat. Bahkan, jalur kereta api yang dulunya menjadi tulang punggung pengangkutan logistik justru banyak dikurangi karena pertimbangan politik.
“Akumulasi kegagalan ini membuat sistem logistik darat kita tidak sehat. Akibatnya, rakyat menjadi korban—dibenturkan satu sama lain, dan saling menyalahkan,” ujarnya dalam diskusi Forum Kramat bertajuk Zero ODOL Policy: Siapa yang Diuntungkan? di Gedung PBNU, Jakarta Pusat kemrin.
Irham juga meminta publik untuk tidak serta-merta menyalahkan sopir truk dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Ia menjelaskan bahwa para sopir truk berada dalam posisi lemah secara struktural dan tidak memiliki daya tawar dalam sistem logistik saat ini.
“Kalau kebijakan Zero ODOL ini diterapkan secara tergesa, dampaknya sangat luas. Banyak sopir bisa kehilangan pekerjaan, biaya logistik naik, harga barang melambung, dan kerusakan sistem transportasi makin parah,” tegasnya.
Transportasi Laut Harus Dioptimalkan
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, yang menekankan pentingnya optimalisasi jalur laut sebagai alternatif logistik. Menurutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan seharusnya memaksimalkan potensi maritim.
“Kalau lautnya diaktifkan dengan kapal yang beroperasi setiap hari ke kota-kota besar seperti Medan dan Jambi, pengangkutan logistik tidak perlu lagi lewat darat yang justru merusak jalan dan menambah biaya,” katanya.
Djoko juga menyinggung biaya tol yang terus naik, menyebabkan angkutan logistik memilih jalur arteri yang tidak didesain untuk beban berat.
Pemerintah Fokus pada Keselamatan
Di sisi lain, pemerintah melalui Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan, Yusuf Nugroho, menyatakan bahwa kebijakan Zero ODOL bertujuan utama untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang banyak melibatkan truk logistik.
“Keselamatan pengemudi menjadi perhatian utama. Banyak dari mereka menjadi korban kecelakaan, bahkan meninggal dunia. Kebijakan ini untuk melindungi mereka,” ujarnya.
Meski demikian, para buruh dan pakar transportasi mendesak agar implementasi Zero ODOL dilakukan secara bertahap, adil, dan disertai perbaikan infrastruktur serta sistem logistik nasional secara menyeluruh. [aje]
