Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait menjelaskan tak maksimalnya serapan belanja modal dan tingginya Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) APBD Tahun Anggaran 2024 yang mendapat sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2024 diketahui, bahwa serapan belanja modal hanya Rp 270,77 miliar dari anggaran Rp 379,70 miliar atau 71,31 persen. Sementara itu, Rp 561,16 miliar menjadi Silpa.
“Ketidakoptimalan belanja sebagaian besar terkait dengan beberapa permasalahan,” kata Fawait, dalam sidang paripurna pembahasan LPP APBD 2024, di gedung DPRD Jember, Selasa (24/6/2025).
Beberapa persoalan itu antara lain pelaksanaan lelang rata-rata dibawah 70 persen dan sisanya tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada perubahan anggaran, kesalahan kode rekening belanja, serta adanya efisiensi belanja.
Sementara itu, tingginya angka Silpa, sebagian besar merupakan sisa dana yang sudah ditentukan penggunaannya (earmark) dan tidak bisa dialokasikan untuk belanja yang lain sebesar kurang lebih Rp 190 miliar. Ini juga tak lepas dari tidak terlaksananya Perubahan APBD Jember 2024.
Namun kendati serapan belanja modal tidak sesuai harapan, Bupati Fawait mengatakan, serapan belanja daerah bukan hanya angka serapan administratif. Dia menyebutkan beberapa serapan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Dalam rangka mewujudkan terselengaranya pemberian perlindungan dasar jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa jaminan kematian (JKM) dan jaminan kecelakaan kerja (JKK) yang optimal untuk petani dan atau buruh tani pada 2024 sebanyak 10.235 orang petani,” kata Fawait.
Tahun ini, Pemkab Jember memverifikasi 10 ribu orang petani, dan petani kelompok rentan usia dengan usia maksimal 64 tahun saat didaftarkan, yang termasuk katagori penerima BPJS Ketenagakerjaan.
Pemkab Jember juga melaksanakan program penanganan tunda jual, khususnya gabah, untuk menjaga kestabilan harga petani pada saat panen raya, melalui pemanfaatan resi gudang di Wirowongso dan penyediaan dryer dalam program Brigade Pangan.
Pemkab Jember menggunakan drone untuk mengantisipisasi kehilangan hasil melalui program pengendalian organisme penyakit tanaman (OPT) dan penyediaan bahan pengendalinya.
Sementara itu, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat diwujudkan dengan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM). “Tujuannya stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan meningkatkan keterjangkauan pangan di wilayah desa yang membutuhkan,” kata Fawait.
Dalam pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, Pemkab Jember melayani pemeriksaan di klinik hewan. Pemkab juga melakukan pelayanan kesehatan hewan terpadu di wilayah terdampak banjir, pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan kurban, dan sidak daging menjelang Idulfitri.
“Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian diwujudkan melalui kegiatan pembangunan pusat kesehatan hewan Rambipuji dan Gumukmas,” kata Fawait. Sementara program peningkatan sarana distribusi perdagangan diwujudkan dengan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
Pemkab Jember juga mengendalikan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar daerah. Program perencanaan dan pembangunan industri dilaksanakan dengan menyusun dan mengevaluasi rencana pembangunan industri kabupaten dan kota.
Bupati Fawait berterima kasih kepada Fraksi Golkar Amanat dan Fraksi Nasdem yang memberi dukungan penuh tanpa syarat kepada eksekutif untuk melaksanakan kegiatan. “Pemerintah Kabupaten Jember akan terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan daerah,” katanya. Fawait berharap sinergi dan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif tetap terjaga. [wir]
