Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Anisatul Hamidah, menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat di daerahnya masih dalam tahap verifikasi dan belum akan direalisasikan pada tahun 2025.
Hal ini karena Bondowoso baru masuk dalam gelombang tahap dua pelaksanaan program, berbeda dengan kabupaten/kota lain yang sudah lebih dahulu masuk tahap satu.
“Karena kita hanya menyiapkan lahan, maka kita masuk dalam tahap dua. Sementara yang masuk tahap satu itu kabupaten/kota yang telah menyiapkan gedung, seperti milik provinsi atau UPT Kemensos,” ujar Anisatul.
Menurutnya, seluruh pembiayaan pembangunan Sekolah Rakyat berasal dari pemerintah pusat, termasuk dalam hal ini berbagai kementerian yang menjadi formatur pelaksana, bukan hanya Kementerian Sosial.
Untuk sementara ini, Pemkab Bondowoso telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare di Desa Pancoran sebagai lokasi pendirian Sekolah Rakyat.
Lahan tersebut telah dipastikan sebagai milik pemerintah daerah dan telah diverifikasi melalui Data Elektronik Sumberdaya (DES) di tingkat pusat. “Kita telah pastikan lahan itu betul-betul milik pemerintah daerah, itu menjadi titik tekan. Untuk tahun ini (2025) kita masih menunggu kepastian dari kementerian terkait,” jelasnya.
Jika verifikasi berjalan lancar dan usulan diterima, Pemkab merencanakan pembangunan dua rombongan belajar (rombel) tingkat SD dan dua rombel tingkat SMP pada tahun 2026. Masing-masing rombel akan menampung 25 hingga 30 siswa, dan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah yang sudah ada.
Adapun informasi awal yang diterima menyebutkan bahwa program ini akan digelontor dana dari pusat dengan pagu mencapai Rp 100 miliar. “Untuk 2026 nanti baru kita siapkan dua rombel SD dan dua rombel SMP, tetapi kita masih tunggu kepastian dari pusat,” pungkas Anisatul Hamidah. (awi/kun)
