Surabaya (beritajatim.com) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) melayangkan kritik keras terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, menilai bahwa sejumlah kebijakan yang diambil justru menyengsarakan pelaku usaha dan berpotensi melemahkan daya beli masyarakat.
Salah satu contoh kebijakan yang disoroti adalah pembatasan kendaraan angkutan barang selama periode Idul Fitri tahun ini. Adik menilai durasi pembatasan yang cukup lama akan mengganggu aktivitas ekspor impor yang telah memiliki jadwal pasti.
“Kebijakan itu cukup memusingkan kami sebagai pelaku usaha karena untuk aktifitas ekspor impor ini kan sudah terjadwal semuanya,” tegas Adik saat ditemui di Surabaya, Jumat (28/3/2025).
Dampaknya tingkat kepercayaan pengusaha dan masyarakat umum kian menipis seiring banyaknya kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada pelaku usaha dan rakyat.
“Makin menipis karena kebijakan yang dikeluarkan justru sering membuat pelaku usaha dan masyarakat susah,” kata Adik di Surabaya.
Rumitnya regulasi yang masih kerap dirasakan serta ketidakpastian aturan tersebut akhirnya mengakibatkan iklim usaha di Indonesia, termasuk di Jawa Timur cenderung kurang kondusif.
“Harusnya pemerintah melakukan kajian dulu sebelum ditetapkan. Melakukan diskusi dengan berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha terkait hingga akademisi agar aturan yang dibuat bisa mengayomi dan diterima oleh semua pihak, Tidak seperti saat ini,” katanya.
Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan Prabowo Gibran adalah mengembalikan kepercayaan tersebut dengan memperbaiki sistem yang ada.
“Jika masyarakat tidak lagi merasa terbebani, maka kepercayaan mereka kepada pemerintah bakal kembali tinggi karena sebenarnya pengusaha ini selalu menekankan optimisme dalam berusaha,” lanjutnya.
Di sisi lain, Kadin juga berharap pemerintah bisa maksimal menjaga inflasi dan daya beli. Menurut Adik, saat ini daya beli masyarakat cenderung turun. Hal ini tercermin dari terjadinya deflasi pada bulan Januari dan Februari 2025. Pada Januari 2025, Jatim mengalami deflasi sebesar 1,13% dan di Februari 2025 deflasi mencapai 0,54%.
“Padahal Februari itu momen mendekati Ramadan, biasanya justru inflasi cukup tinggi. Artinya, daya beli masyarakat sedang terganggu. Ini harus segera diatasi,” kata Adik.
Kepala Badan Pusat Statistik Jatim, Zulkipli menjelaskan, deflasi yang terjadi selama dua bulan berturut-turut, Januari dan Februari 2025 ini, apabila terus berkelanjutkan akan menimbilkan dampak perlambatan ekonomi, penurunan pendataan usaha, dan potensi resesi.
Perlambatan ekonomi akan membuat masyarakat dan pelaku usaha cenderung menunda belanja dan investasi karena berharap harga akan semakin turun. Sementara penurunan pendapatan usaha, terbentuk turun ya harga barangs, laba perusahaan juga menurun, yang dapat menghambat ekspansi bisnis dan berujung pada PHK.
“Sementara potensi resesi bakal terjadi jika deflasi berlangsung lama dan menyebabkan penurunan produksi serta investasi, maka perekonomian bisa masuk ke dalam fase resesi,” kata Zulkipli.
Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Iwan mengatakan bahwa saat ini pemerintah provinsi Jawa Timur bersama seluruh instansi terkait sedang menjaga stabilisasi harga dalam rangka menjaga inflasi.
“Karena pada bulan Februari sudah deflasi 0,54%, mudah-mudahan deflasi ini tidak terlalu dalam dan harapan kami bulan Maret ini akan normal kembali, tidak ada daya beli masyarakat yang kurang dan lain sebagainya sehingga di bulan Ramadan ini kami terus menjaga menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok agar iklim berusaha tetap terjaga,” pungkas Iwan.[rea]
