Surabaya (beritajatim.com) – Jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024.
Penurunan ini mencakup berbagai kategori, termasuk kelompok miskin, rentan miskin, dan Aspiring Middle Class (AMC). Adanya pandemi Covid-19 disinyalir menjadi penyebab utama penurunan ini.
Pakar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair), Prof Rossanto Dwi Handoyo mengatakan bahwa Covid-19 mempengaruhi banyak sektor, terutama perdagangan internasional, yang mengakibatkan penurunan permintaan global.
“Perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja atau memotong jam kerja, yang berdampak langsung pada pendapatan pekerja,” kata Rossanto, Kamis (12/9/2024).
Ia menjelaskan, berkurangnya daya saing perusahaan lokal akibat persaingan dengan negara lain yang lebih kompetitif memperburuk situasi. Ditambah lagi, pola konsumsi yang meningkat, termasuk akses mudah ke pinjaman online, judi online, dan barang-barang gaya hidup murah, semakin memperparah kondisi ini.
Ekonomi Indonesia sangat bergantung pada konsumsi, yang menyumbang sekitar 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan menurunnya daya beli kelas menengah, pertumbuhan ekonomi pun terpengaruh.
“Konsumsi merupakan penyangga ekonomi kita. Penurunan kelas menengah akan memperlambat pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Data BPS juga menunjukkan adanya deflasi selama empat bulan berturut-turut dari Mei hingga Agustus 2024. Prof Rossanto menjelaskan, meskipun deflasi biasanya dianggap positif karena menurunnya harga, dalam kasus ini hal tersebut menunjukkan melemahnya daya beli masyarakat.
“Selama dua dekade terakhir, Indonesia tidak pernah mengalami deflasi berturut-turut. Ini menunjukkan adanya masalah dalam daya beli masyarakat yang perlu diperhatikan,” ujarnya.
Prof Rossanto menilai, sektor perdagangan juga terkena dampak dari penurunan kelas menengah. Menurutnya, perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina menyebabkan Cina mencari pasar baru, termasuk Indonesia.
Hal ini mengganggu daya saing produk lokal dan mengakibatkan banyak pedagang lokal mengurangi jumlah karyawan, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan masyarakat.
Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) juga menghadapi tantangan serupa. Banyak pelaku usaha terpaksa bekerja di sektor informal atau membuka usaha kecil dengan pendapatan yang seringkali di bawah Upah Minimum Regional (UMR), sehingga berisiko menurun kelas.
Untuk mengatasi tantangan ini, Prof Rossanto merekomendasikan agar pemerintah mengambil langkah melalui kebijakan moneter dan fiskal. Ia menyarankan Bank Indonesia dan OJK mendukung lebih banyak masyarakat untuk membuka lapangan kerja, bukan hanya mencari kerja.
“Subsidi bunga untuk UMKM sangat penting untuk mendorong pertumbuhan usaha baru. Di sisi fiskal, subsidi bunga perumahan dan bantuan biaya pendidikan dapat membantu menjaga kelas menengah agar tidak terpuruk,” ungkapnya. [ipl/suf]
