Jember (beritajatim.com) – Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur cemburu terhadap kemudahan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), jika dibandingkan penyaluran subsidi pupuk.
“Subsidi BBM begitu mudah. Tidak usah foto. Tidak usah pakai KTP. Kebutuhan dipenuhi. Sementara pupuk dibatasi. Petani masih harus menyerahkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang), masih harus bawa KTP asli, masih tanda tangan di HP, masih difoto, Kayak pesakitan,” kata Ketua APPI Jatim Jumantoro, di Kabupaten Jember, Rabu (17/7/2024).
“Harapannya, mbok ya gak usah difoto. Pupuk kan tidak mungkin untuk mandi, pasti untuk tanaman. Jadi kami berharap sistem semakin dipermudah, aplikasi semakin mudah, cara penebusannya juga tidak bikin petani ribet,” kata Jumantoro.
Menurut Jumantoro, penambahan alokasi pupuk bersubsidi harus diikuti kemudahan untuk menebusnya. Sistem yang ribet kadang membuat petani enggan ke kios.
“Kadang mereka dari sawah ke kios, tidak bawa KTP. Telanjur berangkat, lupa bawa KTP. Jadi di awal pada saat alokasi pupuk bersubsidi masih sedikit, petani tidak balik lagi ke kios karena enggan,” kata petani asal Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember ini.
Mengenai penggunaan pupuk organik sebagai alternatif, Jumantoro pesimistis. “Petani ini telanjur dididik serba instan. Butuh waktu 5-10 tahun untuk mengedukasi petani dan dikawal, sehingga penggunaan pupuk organik betul-betul bisa dirasakan dampaknya oleh petani,” katanya.
Saat ini, populasi petani yang menggunakan pupuk organik tak sampai 10 persen. “Mereka lebih percaya pupuk kimia. Ini dampak kebijakan pemerintah revolusi hijau yang memaksa petani menggunakan pupuk kimia. Sekarang bagaimana pemerintah mengembalikan kepercayaan terhadap pupuk organik,” kata Jumantoro.
“Kalau disuruh pakai murni pupuk organik, siapa yang bertanggung jawab kalau produksi pertanian turun? Sementara harganya sama dengan komoditas pertanian konvensional. Kan rugi. Jadi harapan kami, walau ada sosialisasi tentang pupuk organik, pupuk kimia berimbang. Kuota pupuk yang diberikan pemerintah betul-betul mencerminkan keberpihakan pemerintah,” kata Jumantoro.
Jumantoro mengingatkan target pemerintah untuk berswasembada pangan. “Tapi pada saat subsidi pupuk diincrit-incrit (diberikan sedikit demi sedikit, red), jangan harap kita bisa berswasembada pangan. Apalagi tidak ada jaminan harga yang menguntungkan. Mustahil,” katanya.
“Harapan kami bagaimana setelah tahun ini petani dijadikan pilot project system yang merugikan, tahun depan bisa lebih baik,” katanya.
Sementara itu Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh memastikan stok pupuk bersubsidi itu mencukupi. “Sekarang semua stok di lini tiga sampai lini empat sudah di atas 300 persen, sesuai Permendag Nomor 4 Tahun 2023,” katanya, di sela-sela acara sosialisasi kebijakan pupuk bersubsidi, di Hotal Java Lotus, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (17/7/2024).
PT Pupuk Indonesia sudah menambah produksi pupuk bersubsidi dua kali lipat dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Sekitar 90 persen pupuk urea dan 80 persen NPK sudah terpenuhi. “Seharusnya sudah tidak ada masalah lagi,” kata Wahyudi.
Pupuk yang terserap hingga saat ini sudah mencapai 3,4 juta ton. “Ini masuk musim tanam kedua. Saya kira sudah saatnya kita harus maksimalkan,” kata Wahyudi. [wir]
