Pasuruan (beritajatim.com) – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pasuruan menolak wacana pemerintah mendatangkan dokter asing untuk mengatasi kekurangan tenaga medis di Indonesia. Menurut mereka, solusi tersebut tidak tepat sasaran dan mengabaikan masalah struktural dalam sistem kesehatan nasional.
Ketua IDI Kabupaten Pasuruan, dr. Arif Junaedi, menjelaskan bahwa data 12 ribu nyawa bayi yang berisiko meninggal akibat kelainan jantung bawaan yang disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin adalah data nasional. Ia menekankan bahwa permasalahannya bukan terletak pada kekurangan dokter, melainkan pada distribusi yang tidak merata.
“Saat ini, layanan kateterisasi jantung, yang merupakan salah satu kunci penanganan kelainan jantung bawaan, masih terkonsentrasi di Pulau Jawa,” jelasnya.
Menurut data Kementerian Kesehatan, dari 403 cath lab atau layanan kateterisasi jantung di Indonesia, 30 di antaranya berada di Jawa Timur. Namun, hanya 144 rumah sakit yang memiliki fasilitas tersebut yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih terbatas,” kata Arif.
IDI Pasuruan mendorong pemerintah untuk fokus pada pembenahan sistem kesehatan nasional, alih-alih mendatangkan dokter asing. “Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan sarana rumah sakit di daerah sesuai standar, serta melakukan pemerataan dokter dan dokter spesialis,” ujarnya.
Selain itu, Arif juga menyoroti masalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. “Masih banyak masyarakat yang kesulitan membayar iuran JKN, sehingga tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan,” ungkapnya.
IDI Pasuruan meyakini bahwa dengan memperbaiki sistem kesehatan nasional, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk dalam menangani kelainan jantung bawaan pada bayi. “Memperbaiki sistem kesehatan nasional adalah kunci untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa,” pungkas Arif. (ada/but)
