Jember (beritajatim.com) – Kabupaten Jember menduduki peringkat ke-18 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk persentase kemiskinan terendah pada 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik.
Persentase kemiskinan di Jember tercatat 9,51 persen atau 236.460 orang penduduk. Persentase ini lebih baik daripada persentase di Jawa Timur yang tercatat 10,35 persen atau 4 188.810 orang penduduk.
“Saat kami masuk (dilantik menjadi bupati Jember) pada 2020, semangat kami adalah bagaimana menekan angka kemiskinan. Alhamdulillah sampai hari ini, saya efektif bekerja dua tahun setelah dipotong masa penanganan Covid setahun, kemiskinan kami berada di posisi ke-18 di Jawa Timur,” kata Bupati Hendy Siswanto, usai mendaftarkan diri menjadi bakal calon bupati di kantor Partai Kebangkitan Bangsa Jember, Rabu (24/4/2024) sore
Hendy merasa tugasnya sebagai bupati untuk mengatasi kemiskinan di Jember masih belum selesai. “Itulah kenapa kami mendaftarkan kembali menjadi bupati untuk periode berikutnya. Perjuangan kami belum selesai,” katanya.
“Kemiskinan tidak akan pernah selesai. Pasti ada. Tapi harus seminimal mungkin, termasuk angka pengangguran. Dengan kurun waktu efektif dua tahun, capaian ini bisa diteruskan dengan baik,” kata Hendy.
Di tengah pandemi Covid pada periode pertama pemerintahannya, Hendy menyatakan harus menormalkan kembali sistem di Jember yang sempat terganggu pada periode pemerintahan sebelumnya. “Seluruh sistem masih belum normal seperti kabupaten lain. Tapi sekarang mau take-off nih. Tentunya take-off ini harus hati-hati, kalau tidak di-treatment dengan baik akan jadi problem yang sama sebelum kami memimpin,” katanya.
Hendy menyebut capaian Jember hari ini tak lepas dari kritik dan masukan dari PKB. “Kami siap untuk dikritisi dan diberi masukan. Insyaallah kami lakukan sesuai saran teman-teman Dewan,” katanya.
Hendy juga menyatakan tidak pernah menghambat program-program yang diusulkan PKB. “Tidak ada satu pun yang tidak kami penuhi. Kami penuhi semua,” katanya.
Ditemui terpisah, Kepala Dinas Sosial Jember Akhmad Helmi Luqman mengatakan, persentase kemiskinan Jember pada 2023 sebenarnya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dari 9,39 persen menjadi 9,51 persen.
Menurut Helmi, itu karena pemerintah pusat menaikkan patokan nominal pengeluaran minimal syarat rumah tangga miskin di bawah Rp 400 ribu menjadi Rp 400 ribu per bulan. “Tapi pendapatan rata-rata mereka dinaikkan menjadi Rp 440 ribu per bulan per keluarga,” katanya.
Ini mempengaruhi persentase penduduk miskin, terutama karena harga barang kebutuhan hidup juga meningkat. Namun Helmi optimistis angka kemiskinan secara keseluruhan dari yang sebelumnya sembilan persen tahun ini bisa turun lagi maksimal menjadi delapan persen.
Optimisme ini bukannya tanpa alasan. Menurut Helmi, saat ini angka kemiskinan ekstrem warga Jember di bawah satu persen. “Insyaallah 0,33 persen. Sebelumnya kurang lebih 1,04 persen,” katanya.
Angka kemiskinan ekstrem yang dimaksud di sini meliputi warga lansia tunggal yang tidak punya keluarga. “Mereka tidak dalam usia produktif dan tidak bisa diberdayakan, karena berusia di atas 70 tahun. Pemerintah pusat memiliki program permakanan atau katering untuk lansia sehari dua kali. Jadi yang bersangkutan tidak lagi diberi uang, tapi makanan siap saji,” kata Helmi.
Selain itu, kemiskinan ekstrem meliputi anak yatim piatu yang dititipkan ke tetangga. “Yatim piatu belum usia produktif untuk bekerja. Mereka anak di bawah umur,” kata Helmi.
Turunnya persentase kemiskinan ekstrem ini tak lepas dari validasi data. “Data kemiskinan ekstrem berdasarkan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) banyak yang tidak relevan di lapangan. Dari situ ditetapkan keputusan bupati, bahwa data kemiskinan ekstrem sudah ada by name dan by address warga,” kata Helmi. [wir]
