Malang (beritajatim.com) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara dalam rangka memperingati hari pangan sedunia 2023 memberikan sejumlah rekomendasi terkait food estate.
Koordinator Isu Pertanian Dan Ketahanan Pangan BEM Nusantara, Harisuddin, menyampaikan setidaknya lima poin rekomendasi untuk pemerintah terkait.
Pertama, melakukan kajian dan analisa yang benar-benar matang dengan melibatkan para ahli supaya bisa memutuskan kebijakan yang bijak tanpa tergesa-gesa. Kedua, melibatkan tokoh masyarakat adat setiap pengambilan keputusan karena yang lebih mengetahui kondisi geografis dan alam di daerahnya.
“Ketiga, saat ini jumlah petani muda hanya 8% dari jumlah total 33 juta petani, jadi kami harap melibatkan Mahasiswa Pertanian agar meningkatkan regenerasi petani. Keempat, jutaan lahan yang rusak akibat proyek ini harus diperbaiki agar tidak menjadi bencana lingkungan,” kata Haris, Selasa 17 Oktober 2023.
Terakhir, kelima, lahan pertanian yang saat ini sudah ada harus dimaksimalkan karena masih banyak permasalahan mulai dari distribusi pupuk subsidi hingga harga jual komoditas yang belum mensejahterakan petani. Seperti diketahui hari pangan sedunia jatuh setiap tanggal 16 Oktober.
Ditambahkan Haris bahwa food estate adalah sebuah proyek yang digagas pada pemerintahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan kedaulatan pangan dengan mengintegrasikan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Proyek ini bukan hanya digagas pada masa Presiden Jokowi saja, tetapi sudah pernah dilakukan saat orde baru dan Pemerintahan Presiden SBY.
“Saat Presiden Seoharto, food estate dinamakan mega rice project, dengan program mengubah 1 juta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah jadi lahan produksi beras, proyek ambisius ini ternyata gagal total, karena belum ada kajian dan analisa yang matang,” ujarnya.
Sebetulnya saat pemerintah presiden Soeharto ilmuwan sudah menjelaskan bahwa proyek ini gagal karena faktor tanah yang tidak mendukung. Tanah gambut terlalu asam dan kekurangan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan, Alhasil, pemerintah menelan kerugian yang besar dan masyarakat lokal tersisih.
“Saat itu hutan dihabisi dan kemudian menjadi awal dari bencana lingkungan terbesar di akhir abad ke-20. Dan sungguh itu sangat disayangkan,” ujar Haris.
Tahun 2010 proyek ini dilaksanakan oleh Pemerintahan Presiden SBY dengan nama Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Tujuannya untuk menjamin swasembada Indonesia dalam hal pangan dan energi.
Sama halnya dengan Presiden Soeharto pada saat itu yang sudah dijelaskan bahwa proyek ini akan gagal, alhasil 9 tahun setelah peluncuran MIFEE pun gagal total dan tidak membuahkan pangan maupun energi.
“Kegagalan terjadi karena masyarakat Papua yang sehari hari makan sagu, dipaksa produksi dan makan beras sehingga pada saat itu masyarakat Papua banyak kehilangan sumber pangan utama mereka, lantaran hutan sudah ditebang untuk keperluan Mega Proyek ini,” kenang Haris.
Baca Juga: BEM Nusantara Jatim Helat Temu Daerah 2023 di Banyuwangi
Tak berhenti sampai di sini, kegagalan tersebut tidak dijadikan pembelajaran pemerintahan selanjutnya. Kegagalan Food estate membuka lahan lebih luas dengan beberapa titik seperti di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, NTT, Papua, Sumatera Selatan, sampai saat ini Food Estate terancam gagal karena tidak membuahkan hasil yang diinginkan
“Kegagalan itu, lagi- lagi hal lataran belum ada kajian dan analisa yang matang serta bersifat terburu buru bahkan izin amdal pun belum keluar, namun proyek sudah dikerjakan. Oleh sebab itu, perlu dipertanyakan integritas keilmuan pemerintah dan pola komunikasi kepada masyarakat,” kata Haris.
Menurutnya, kegagalan tersebut disebabkan beberapa variabel seperti geografis, sosial budidaya dan agronomis. Seharusnya Pemerintah mampu mengkaji dan mengatasi permasalahan dari beberapa variabel ini, karena proyek sudah dilakukan beberapa kali.
“Ya harusnya ada data yang bisa menjadi evaluasi serta seharusnya yang menduduki di kursi pemerintahan adalah seorang yang ahli dalam bidangnya, namun variabel tersebut pun tidak bisa di atasi, walaupun pemerintah tidak bisa mengkaji seharusnya mengajak para ahli untuk berdiskusi,” ungkap Koordinator Isu Pertanian Dan Ketahanan Pangan BEM Nusantara..
“Seperti yang sudah sudah, meskipun para ahli sudah berkontribusi untuk menjelaskan kekurangan proyek ini, tetapi dengan minimnya demokrasi maka penguasa tetap meneruskan ambisinya,” katanya mengakhiri.
Ditambahkan oleh Koordinator Pusat BEM Nusantara, Ahmad Faruuq, bahwa poin rekomendasi ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah sebagai evaluasi food estate. Keberhasilan food estate dapat menjadikan ketahanan pangan untuk Indonesia.
“Ya saya harap hasil kajian dan rumusan dari kami ini menjadi perhatian pemerintah. Kita tentu berharap menjadi bangsa yang berdaulat pangan,” ungkap Faruuq. (dan/ted)
