Bondowoso (beritajatim.com) — Sebanyak 55 peserta mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) atau open bidding untuk mengisi 11 jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Kegiatan ini digelar di SMP Negeri 1 Bondowoso, Rabu, 17 Desember 2025.
Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid meninjau langsung pelaksanaan seleksi terbuka ini. Ia didampingi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Dzakiyul Fikri, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso Fathur Rozi. Kehadiran Kajari menjadi simbol komitmen Pemkab untuk memastikan proses seleksi berjalan sesuai hukum dan objektif.
Mayoritas peserta berasal dari internal Kabupaten Bondowoso, dengan satu peserta dari Kabupaten Jember. Para peserta dibagi ke dalam dua ruangan, yakni Ruang A sebanyak 31 peserta dan Ruang B 24 peserta.
Bupati Abdul Hamid Wahid menegaskan bahwa open bidding ini merupakan bagian dari penataan birokrasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang sehat dan profesional.
“Hari ini kita melaksanakan open bidding untuk 11 jabatan dengan 55 peserta. Kami pastikan tidak ada jual beli jabatan. Proses ini transparan dan berbasis kompetensi, sebagai bagian dari penataan ASN yang lebih baik dengan sistem meritokrasi,” jelasnya.
Seluruh tahapan seleksi dilakukan secara digital dan hasilnya murni berdasarkan kemampuan dan kinerja peserta. Pemerintah daerah menjamin tidak ada intervensi dalam proses ini. Bupati berharap dari seleksi ini muncul figur-figur terbaik yang mampu mendorong kinerja pemerintahan dan kemajuan Bondowoso ke depan.
Kajari Bondowoso Dzakiyul Fikri menambahkan, Kejaksaan berperan sebagai pendamping untuk memastikan proses seleksi berjalan sesuai ketentuan.
“Semua tahapan dilakukan secara digital. Ada satu tahap yang bersifat rahasia sebelum penetapan, dan di situlah kami mendampingi. Setelah ditetapkan, nanti akan disampaikan siapa yang lolos dan tidak, beserta alasannya, semua berbasis data. Tim Panitia Seleksi tetap independen, sementara pendampingan kami bersifat saran berkelanjutan agar proses tetap sesuai hukum,” ujarnya.
Kajari menegaskan bahwa sistem digital menjamin objektivitas dan proporsionalitas sehingga tidak bisa dimanipulasi. Seleksi ini diharapkan menghasilkan pejabat yang profesional, berintegritas, dan mampu mendorong kemajuan daerah di berbagai sektor. (awi/but)
