Bojonegoro (beritajatim.com) – Laman resmi website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bojonegoro tidak bisa diakses. Saat diakses, muncul pemberitahuan dalam website bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) itu tidak tersedia.
“Service Unavailable. The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later,” tulisan saat website LPSE Bojonegoro diakses, Rabu (17/1/2024) sekitar pukul 12.50 WIB.
Sementara Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Bojonegoro Joni Agus Handoko membenarkan bahwa laman LPSE Bojonegoro sedang eror. Sehingga laman layanan pengadaan secara elektronik itu tidak bisa diakses. “Iya, masih belum bisa diakses untuk portal LPSE Bojonegoro lima hari yang lalu,” ujarnya.
Dengan tidak bisa diaksesnya LPSE Bojonegoro itu sehingga akses terhadap proses pengadaan barang dan jasa terganggu. Pihaknya berharap, sebelum proses tender dimulai laman LPSE itu bisa diakses.
“Semoga sebelum proses tender dimulai sudah normal, atau bisa diakses,” imbuhnya.
Sementara dengan tidak bisa diakses tersebut, maka informasi proyek tender terganggu. Salah satunya adalah proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Wisata Religi yang ada di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro.
Proyek RTH dan wisata religi senilai kurang lebih Rp120 miliar yang dianggarkan selama empat tahun berturut-turut itu juga tidak bisa diakses. Proyek tersebut untuk tahun 2024 ini juga akan dianggarkan kembali karena proses pembangunan selama 2023 tidak selesai.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada 2020 Pemkab Bojonegoro telah menganggarkan pembangunan RTH dan wisata religi sebesar Rp15 miliar. Uang APBD itu digunakan untuk pembebasan lahan yang akan didirikan masjid dan RTH yang bisa dipakai rest area.
Kemudian pada APBD 2021, juga dianggarkan kembali untuk kegiatan konstruksi sebesar Rp21 miliar. Dilanjutkan pada APBD 2022 senilai Rp43 miliar dan tahun anggaran 2023 ini dipasang angka Rp41 miliar.
Jadi total anggaran yang telah digelontorkan untuk mega proyek wisata religi di Margomulyo tersebut senilai kurang lebih Rp120 miliar. Pada tahun 2024 ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Bojonegoro juga menganggarkan kembali.
“Wisata religi memang belum selesai, dibayarkan 2023 sesuai progress yang dikerjakan,” ujar Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK), Satito Hadi.
Sementara penganggaran kembali pada tahun 2024 itu akan dilakukan di P-APBD 2024. Sementara pelaksana proyek masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. “Sesuai aturan diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan dikekurangan pembayarannya dianggarkan di PAPBD 2024,” pungkasnya. [lus/beq]
