Malang (beritajatim.com) – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 218 domain situs web entitas ilegal yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Pemblokiran dilakukan sejak Januari sampai Maret 2022.
“Setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti. Serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun mengaku memiliki legalitas dari regulato luar negeri, melakukan penawaran di bidang perdagangan berjangka tetap diwajibkan memiliki izin dari Bappebti,” kata Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Aldison, Jumat (22/4/2022).
[berita-terkait number=”5″ tag=”investasi”]
Aldison mengungkapkan, selama ini Bappebti rutin mengawasi aktivitas situs web dan akun media sosial yang mempromosikan kegiatan PBK tanpa mempunyai izin dari Bappebti. Mereka bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Pengawasan disertai langkah pemblokiran sebagai langkah preventif adanya kerugian masyarakat akibat kegiatan PBK tak berizin. Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK,” imbuhnya.
Mereka juga mengingatkan bahwa masyarakat berinvestasi di pialang berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti sangat berisiko. Sebab, Bappebti sebagai regulator tidak bisa memfasilitasi investor jika terjadi perselisihan atau dispute antara investor dengan entitas tak berizin tersebut.
“Entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Apabila investor merasa dirugikan, tidak ada pihak yang dapat diminta untuk bertanggung jawab. Keberadaannya di luar negeri juga belum tentu dapat dipastikan legalitasnya. Hal itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam penyelesaian perselisihan tersebut,” papar Aldison.
Kepada PBK ilegal Bappebti juga tidak bertanggungjawab atas integritas pengurus dan integritas keuangan apabila terjadi persoalan dikemudian hari. Dana yang disetorkan sebagai modal investasi juga tidak dapat dijamin keamanannya karena tidak menggunakan rekening terpisah atau segregated account yang disetujui Bappebti.
Saran dari Bappebti, sebaiknya masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka mempelajari latar belakang perusahaan. Memastikan transaksi dan penyelesaian perselisihan, kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan, wakil pialang berjangka mendapat izin dari Bappebti.
Juga empelajari dokumen perjanjian dan risiko yang dihadapi, serta tidak mudah tergiur keuntungan yang besar dalam waktu singkat apalagi diluar batas kewajaran. “Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses website resmi Bappebti di tautan https://www.bappebti.go.id,” tandas Aldison. [luc/suf]
