Blitar (beritajatim.com) – Gelombang dukungan terhadap independensi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus mengalir dari berbagai daerah.
Kali ini, masyarakat di Bumi Bung Karno, Blitar, menyatakan dukungan penuh atas sikap Kapolri yang menolak jadi menteri kepolisian.
Salah satu tokoh masyarakat Blitar, Joko Presetya mendukung agar Polri tetap di bawah presiden langsung. Joko menganggap usulan agar Polri berada dibawah kementerian adalah upaya untuk melemahkan Polri dan Presiden.
“Kalau di bawah kementerian ada kemungkinan untuk melemahkan kepolisian,” ungkap Joko pada Selasa (27/01/2026).
Posisi Polri saat ini dipandang warga sudah tepat dan cukup netral. Jika di bawah kementerian hal itu justru menjadi pertanyaan, utamanya soal netralitas dan independensi.
Selain masalah netralitas, warga juga menyoroti efektivitas penanganan konflik di daerah. Menurut warga, sistem komando tunggal yang saat ini berlaku memungkinkan Polri merespons kejadian di pelosok desa dengan cepat tanpa harus terbentur birokrasi kementerian yang seringkali kaku.
“Tapi kalau di bawah presiden langsung itu akan menguatkan posisi Polri di dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat,” imbuhnya.
Sentimen publik di Blitar menunjukkan bahwa masyarakat lebih menginginkan Polri fokus pada penguatan transformasi menuju Polri Presisi. Sehingga Polri bisa lebih profesional dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
“Harapan kami agar polri segera koreksi dan meningkatkan kinerja,” pungkasnya.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan tegas menolak institusi kepolisian di bawah kementerian. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, ia menegaskan bahwa institusi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden.
“Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja pada Senin (16/1/2026).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, juga menegaskan lebih baik menjadi petani daripada menjadi menteri kepolisian. Listyo mengaku mendapat pesan yang menawarkannya menjadi menteri kepolisian. Ia pun menolak adanya usul menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu.
“Kalau saya harus memilih, kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak-ibuk sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian, dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” ungkapnya. (owi/ted)
