Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menyampaikan penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Kediri, Rabu (11/3/2026).
Rapat paripurna yang digelar di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM Kota Kediri tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Firdaus dan dihadiri jajaran pimpinan DPRD, perangkat daerah, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam pemaparannya, Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali menyampaikan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2025 menunjukkan hasil positif, dengan sebagian besar indikator berada pada kategori sangat tinggi.
Ia menjelaskan bahwa Indeks Gini Kota Kediri pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,334 dengan capaian 103,33 persen, yang menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat semakin baik.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tercatat sebesar 1,74 persen. Pada sektor nonindustri pengolahan terjadi pertumbuhan signifikan sebesar 7,33 persen dengan peningkatan kontribusi sebesar 1,09 persen terhadap perekonomian daerah.
“Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong diversifikasi ekonomi serta mengurangi ketergantungan pada sektor industri pengolahan,” imbuhnya.
Pada indikator daya saing daerah, Vinanda menerangkan realisasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) mencapai angka 3,74 dengan capaian 99,73 persen atau masuk kategori sangat tinggi.
Di bidang kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 6,04 persen dengan capaian 105,40 persen dari target. Penurunan tersebut didukung berbagai program strategis pemerintah daerah.
Program yang berkontribusi di antaranya pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, beasiswa pendidikan, bantuan sosial, ATM beras, serta program rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Kediri pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,76 dengan capaian 98,52 persen yang juga berada pada kategori sangat tinggi.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri juga mengalami peningkatan dengan capaian 82,71 atau 99,93 persen dari target yang ditetapkan. Peningkatan tersebut terjadi pada berbagai dimensi pembangunan manusia, terutama pada aspek standar hidup layak dan kesehatan.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Kediri pada tahun 2024 tercatat sebesar 84,67, sementara untuk tahun 2025 masih menunggu rilis resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sementara itu, realisasi nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2025 mencapai 74,14 atau 101,58 persen dari target dengan kategori sangat tinggi.
Pada pengelolaan keuangan daerah, realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tercatat sebesar 70,98 dengan capaian 114,48 persen, yang mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dan akuntabel.
Di sektor lingkungan hidup, realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Kediri pada tahun 2025 tercatat sebesar 63,26 dengan capaian 90,64 persen dan tetap berada pada kategori sangat tinggi. Nilai tersebut berasal dari pengukuran Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, serta Indeks Kualitas Tutupan Lahan.
Pada aspek kebencanaan, realisasi Indeks Risiko Bencana tahun 2025 tercatat sebesar 75,10 dengan capaian 94,97 persen dari target yang ditetapkan.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kota Kediri memiliki lima potensi bencana utama dari total 11 jenis bencana yang ada, yaitu gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem.
“Capaian tersebut menunjukkan kinerja penanggulangan risiko bencana yang sangat baik,” imbuhnya.
Dalam laporan tersebut, Vinanda juga memaparkan kinerja keuangan daerah. Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1,52 triliun dan terealisasi Rp1,56 triliun atau mencapai 102,55 persen dari target.
Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), target sebesar Rp446,8 miliar berhasil terealisasi Rp466,3 miliar atau mencapai 104,36 persen. Sementara itu, pendapatan transfer ditargetkan Rp1,07 triliun dan terealisasi Rp1,09 triliun atau sebesar 101,80 persen.
Di sisi belanja daerah, anggaran sebesar Rp1,86 triliun terealisasi Rp1,50 triliun atau 80,56 persen yang terdiri dari belanja operasi Rp1,30 triliun, belanja modal Rp192,8 miliar, serta belanja tidak terduga Rp6,16 miliar.
Untuk pembiayaan daerah netto pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan Rp338,18 miliar dan terealisasi 100 persen. Dari realisasi tersebut diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan (unaudited) sebesar Rp401,08 miliar.
Menutup penyampaiannya, Vinanda berharap laporan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk meningkatkan kualitas pembangunan serta pelayanan publik di masa mendatang.
“Atas nama Pemerintah Kota Kediri, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD Kota Kediri atas dukungan, kerja sama, serta partisipasi yang telah terjalin selama ini. Insya Allah kolaborasi yang baik ini akan terus menjadi fondasi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Penjabat Sekretaris Daerah M Ferry Djatmiko, Sekretaris DPRD Rahmad Hari Basuki, para kepala organisasi perangkat daerah, serta sejumlah undangan lainnya. [nm/ted]
