Blitar (beritajatim.com) – Belakangan muncul isu yang berkembang di Kota Blitar, menyatakan para kepala dinas dilarang memberikan pernyataan ke publik. Isu itu berkembang karena beberapa awak media merasa kesulitan untuk mendapatkan informasi.
Terkait hal itu, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin pun angkat bicara. Menurut pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut mengatakan wawancara kepala dinas sebenarnya diperbolehkan namun untuk menghindari ketidaksinkronan argument, maka dirinya berharap informasi berasal dari satu pintu.
“Wawancara Kadis (kepala dinas) menurut kami boleh sih cuma namanya kebijakan itu terkadang belum dirapatkan, belum diputuskan. Sehingga memang, apa Namanya, terjadi ketidaksinkronan kalau kemudian tidak satu pintu,” ungkap Mas Ibin, Rabu (19/3/2025).
Wali Kota Blitar sendiri sebenarnya mendorong untuk terjadinya keterbukaan publik. Mas Ibin pun mendorong apapun yang berkaitan dengan kemasyarakatan agar bisa dipublikasikan.
“Yang terkait dengan kemasyarakatan insya Allah saya informasikan saya dorong untuk disosialisasikan ke masyarakat,” tandasnya.
Menurut Mas Ibin, memang tidak semua informasi itu bersifat publik. Namun ada informasi yang jika di publik akan berdampak meresahkan.
“Tentunya kami yang bersifat informasi akan kami sampaikan jadi nanti sekiranya ada hal-hal yang dibutuhkan kalau misalkan belum mendapat silahkan menghubungi saya,” tegasnya. [owi/beq]
1 Komentar
Mulai…