Malang (beritajatim.com) – Wacana relokasi dua juta warga Gaza ke Indonesia mencuat dan langsung menuai pro-kontra. Isu ini pertama kali diberitakan oleh NBC News, media berbasis di Amerika Serikat, hanya dua hari sebelum pelantikan Presiden AS Donald Trump pada 19 Januari 2025.
Dalam laporan tersebut, Steve Witkoff, utusan Timur Tengah Trump, mengungkapkan rencana relokasi ini sebagai solusi sementara selama gencatan senjata dengan Israel. Namun, benarkah Indonesia akan menerima dua juta warga Gaza?
Pakar Timur Tengah dari Universitas Brawijaya (UB), Yusli Effendi, S.IP., M.A., menanggapi wacana ini dengan kritis dan menyebutnya sebagai jebakan politik yang berbahaya. Menurut Yusli, isu ini lebih kepada strategi “testing the water”, yaitu upaya AS untuk melihat reaksi dunia terhadap rencana tersebut.
“Ini bukan pernyataan resmi dari jalur diplomasi. Bisa jadi ini hanya strategi untuk menguji respons internasional. Kementerian Luar Negeri Indonesia pun sudah menyatakan tidak menerima informasi resmi dari AS,” ujar Yusli, Kamis (30/1/2025).
Ia juga menegaskan bahwa relokasi ini tidak realistis. Menurutnya, dua juta orang dipindahkan ke Indonesia itu bukan sekadar pemindahan individu, melainkan komunitas besar dengan akar sejarah dan budaya yang kuat. Ide ini terdengar lebih seperti propaganda politik ketimbang solusi nyata.
Yusli memperingatkan bahwa rencana relokasi ini berisiko menghapus sejarah perjuangan Palestina. Ia bahkan membandingkan dengan tragedi Nakbah 1948, ketika ratusan ribu warga Palestina diusir dari tanah mereka oleh Israel.
“Jika mereka dipindahkan, siapa yang akan menjaga sejarah Palestina? Gaza bisa dengan mudah diambil alih Israel, lalu dihapus dari peta. Relokasi ini sama saja dengan pengusiran terselubung,” tegasnya.
Selain itu, menurut Yusli, relokasi besar-besaran ini akan mempersulit perjuangan Palestina dalam diplomasi internasional. Jika benar-benar terjadi, relokasi warga Gaza ke Indonesia akan menimbulkan konflik sosial dan beban ekonomi.
“Indonesia bukan penandatangan Konvensi Pengungsi 1951, sehingga status mereka hanya sebagai pencari suaka (asylum seeker). Itu artinya, mereka tidak akan mendapat status pengungsi resmi dan akan bergantung pada lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM,” jelas Yusli.
Selain itu, ada kemungkinan konflik sosial seperti yang pernah terjadi pada pengungsi Rohingya di Aceh.
“Mereka butuh tempat tinggal, makanan, pekerjaan, hingga pernikahan. Apakah kita siap mengakomodasi semua itu? Masyarakat kita sendiri masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan,” tambahnya.
Secara ekonomi, beban negara bisa meningkat drastis.
“Dua juta orang itu bukan angka kecil. Siapa yang akan menanggung biaya hidup mereka? Negara? Lembaga internasional? Kita harus berpikir realistis,” kata Yusli.
Kepentingan Amerika Serikat
Yusli juga mengkritisi motif politik di balik pemberitaan NBC News. Menurutnya, media besar seperti ini tidak lepas dari kepentingan AS.
“Steve Witkoff bukan diplomat murni, ia adalah teman bisnis Trump. Kita harus jeli membaca agenda di balik isu ini,” ujarnya.
Menurut Yusli, Indonesia sengaja disebut dalam wacana ini karena selama ini paling vokal membela Palestina. Hal itu seperti jebakan politik.
“Kalau kita menerima, kita akan kewalahan. Kalau menolak, kita bisa dicap tidak peduli pada Palestina,” katanya.
Sebagai solusi, Yusli menegaskan bahwa negara-negara Arab harus bertanggung jawab lebih besar terhadap rakyat Palestina.
“Jarak Palestina lebih dekat dengan negara-negara Arab. Seharusnya mereka yang lebih aktif dalam solusi ini, bukan malah diam dan membiarkan Indonesia yang jauh mengambil peran ini,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa Indonesia perlu mendorong Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan PBB untuk mengambil langkah konkret. Sebagai penutup, Yusli mengingatkan agar dukungan terhadap Palestina tetap dilakukan dengan strategi yang matang.
“Mendukung Palestina adalah prinsip Indonesia, tetapi jangan sampai kita dijebak dalam skenario politik yang merugikan semua pihak,” tutupnya.
Wacana relokasi dua juta warga Gaza ke Indonesia masih sebatas isu dan belum ada kepastian. Namun, jika dilihat dari berbagai aspek politik, ekonomi, dan sosial rencana ini tidak realistis dan bahkan berisiko besar. (dan/but)
