Bojonegoro (beritajatim.com) – Per 1 Januari 2024, Pemerintah menerapkan layanan gratis bagi masyarakat yang melakukan Uji Kendaraan Penumpang maupun Angkutan atau Uji KIR. Penerapan Uji KIR gratis ini bedampak pada pendapatan daerah.
Dari Uji KIR gratis tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berpotensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,1 miliar. Sesuai data dari UPT Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro pada 2023, jumlah PAD yang diperoleh dari Uji KIR selama setahun sebesar Rp1.141.880.000.
“Jumlah perolehan PAD 2023 sebesar 61,29 persen dari target yang dipasang sebesar Rp1.862.998.988. Jadi setelah penetapan Uji KIR gratis ini tidak ada target untuk PAD,” ujar Kepala UPT Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Unggul Satryo Prabowo, Selasa (2/1/2024).
Menurut Unggul, minimnya masyarakat yang melakukan Uji KIR ini ada beberapa sebab. Di antaranya karena ada penarikan denda setiap bulan bagi pemohon yang telat melakukan Uji KIR. Uji KIR bagi kendaraan penumpang maupun angkutan itu dilakukan enam bulan sekali.
Kemudian, masih minimnya penindakan oleh instansi lain bagi kendaraan yang tidak melakukan Uji KIR. Serta ditetapkannya muatan truk yang berlebihan atau melebihi kapasitas (Over Dimention, Over Loading/ODOL). Sehingga banyak truk yang telah dimodifikasi melebihi kapasitas harus dipotong.
Dengan penggratisan ini diharapkan bisa menarik minat masyarakat untuk melakukan Uji KIR kendaraannya. Pria yang baru 3 bulan menjabat sebagai Kepala UPT Uji Kendaraan Bermotor Dishub Bojonegoro itu meyakini setelah masyarakat banyak yang tahu tidak ada biaya Uji KIR ini akan lebih banyak.
Sementara diketahui, pemohon Uji KIR pada pelaksanaan layanan gratis hari pertama ini masih sepi. Pada pukul 10.00 WIB baru ada 17 orang pemohon. Pemohon itu dengan rincian uji pertama ada 2 kendaraan, uji berkala 11 kendaraan, mutasi keluar 1 kendaraan, numpang uji keluar 2 kendaraan, dan numpang uji masuk 1 kendaraan
“Pelayanan saya rasa untuk hari ini masih sedikit. Biasanya rata-rata 25 sampai 30 pemohon. Mungkin belum banyak masyarakat yang tahu, tapi kami telah memberikan sosialisasi baik melalui beberapa platform media sosial maupun yang lain,” pungkas pria asal Surabaya itu. [lus/beq]
