Malang (beritajatim.com) – Data terbaru Bank Dunia menunjukkan bahwa 60,3% penduduk Indonesia masih tergolong miskin, menimbulkan keprihatinan mendalam di tengah status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya (UB), Prof. Setyo Tri Wahyudi, memberikan analisis kritis mengenai perbedaan angka kemiskinan antara Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Prof. Setyo, perbedaan ini merupakan hal yang wajar karena masing-masing lembaga memakai metode dan standar garis kemiskinan yang berbeda. “BPS menggunakan batas pengeluaran sekitar Rp550.458 per kapita per bulan, sedangkan Bank Dunia memakai standar US$6,85 per hari berbasis PPP 2017, yang jauh lebih tinggi,” ungkapnya, Selasa (29/4/2025).
Dengan standar pengeluaran harian yang lebih tinggi, jumlah penduduk yang tergolong miskin otomatis bertambah. “Kalau ingin hasil perhitungan sama, perlu ada kesepakatan metode di antara keduanya,” tegas Prof. Setyo kepada beritajatim.com.
Lebih lanjut, Prof. Setyo menilai standar kemiskinan Bank Dunia lebih mencerminkan kondisi sosial-ekonomi Indonesia saat ini. “Mengukur kebutuhan per hari jauh lebih rasional ketimbang per bulan. Selain itu, kebutuhan non-makanan seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan kini makin besar seiring modernisasi,” jelasnya.
Peningkatan biaya hidup di kawasan urban maupun rural menurut Prof. Setyo sudah melampaui standar lokal yang digunakan BPS. “Apa yang dilakukan Bank Dunia itu sangat relevan, meski metode PPP yang dipakai juga kurang memperhitungkan disparitas wilayah di Indonesia,” tambah pria lulusan Doctor of Philosophy (Ph.D) di Universiti Utara Malaysia ini.
Walaupun Indonesia masih memenuhi kriteria negara berpendapatan menengah-atas dengan GNI per kapita US$4.580, Prof. Setyo mengingatkan adanya risiko serius. “Tingginya angka kemiskinan bisa mengancam keberlanjutan status tersebut. Ini menunjukkan ketimpangan yang masih besar,” ujarnya.
Ia juga memperingatkan bahwa perbedaan data kemiskinan berpotensi mempengaruhi persepsi dunia internasional terhadap manajemen ekonomi Indonesia. “Data ini jadi sorotan dunia. Kalau dibiarkan, bisa berdampak negatif terhadap kepercayaan internasional,” imbuhnya.
Dalam mengatasi tantangan ini, Prof. Setyo mengusulkan beberapa strategi untuk menekan kemiskinan sesuai standar Bank Dunia. Salah satunya adalah memperluas bantuan sosial berbasis data yang valid dan transparan.
“Indonesia perlu memperkuat sektor informal yang selama ini menopang ekonomi. Kemudian mendorong penciptaan lapangan kerja produktif berbasis program nyata,” ujarnya.
Selain itu, Prof. Setyo juga menekankan pentingnya reformasi di sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Pemerintah perlu menyusun strategi perlindungan sosial yang lebih kuat, memperbarui standar garis kemiskinan nasional, serta meningkatkan monitoring harga kebutuhan pokok,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak nilai tukar rupiah terhadap penghitungan kemiskinan versi Bank Dunia. “Depresiasi rupiah memperburuk angka kemiskinan dalam standar internasional karena mempengaruhi konversi pendapatan riil ke PPP,” paparnya.
Mengenai standar pengeluaran minimum Rp115.278 per hari yang digunakan BPS, Prof. Setyo menyatakan bahwa angka tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan dasar masyarakat. “Harga-harga komoditas vital seperti pangan, pendidikan, dan transportasi berubah sangat cepat, sehingga standar ini sudah ketinggalan zaman,” tambahnya.
Untuk memperkecil jurang perbedaan data kemiskinan antara BPS dan Bank Dunia, Prof. Setyo menyarankan pembaruan metode penghitungan garis kemiskinan nasional, perluasan jangkauan program jaminan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis produktivitas, dan memodifikasi sistem PPP lokal agar lebih relevan dengan kondisi Indonesia.
“Indonesia harus bersiap dengan reformasi kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih progresif. Tanpa itu, ketimpangan akan terus melebar,” pungkasnya. [dan/suf]
